POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Menko Polhukam: Kehadiran Santri Diperlukan Menjaga Dinamika Sosial Politik yang Dinamis

By 22 Oct 2018 13:58 Berita
WhatsApp_Image_2018-10-21_at_21.18.39

Polhukam, Tasikmalaya – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa kehadiran dan peran serta para santri dan alim ulama diperlukan dalam menjaga dinamika sosial politik yang sangat dinamis saat ini. Menurut Menko Polhuka, Resolusi Jihad yang digagas oleh para tokoh islam terdahulu merupakan komitmen yang selalu relevan dengan konteks jjama kekinian dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

“Mencermati perkembangan sosial politik Tanah Air akhir-akhir ini, maka kehadiran dan peran serta para santri dan alim ulama akan semakin diperlukan dalam menjaga dinamika sosial politik yang sangat dinamis. Resolusi Jihad yang digagas oleh tokoh-tokoh islam terdahulu, para founding fathers merupakan komitmen yang selalu relevan dengan konteks jaman kekinian dan selalu relevan dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Menko Polhukam saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Dadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

Kehadiran Menko Polhukam tersebut sebagai Inspektur Upacara mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir karena adanya tugas negara. Hadir dalam peringatakan tersebut tokoh NU sekaligus calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Panglima Besar Santri Indonesia Muhaimin Iskandar, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arief P Moekiyat, Danrem, Kapolda Jabar, Bupati Tasikmalaya, serta para santri dan alim ulama.

Resolusi Jihad pernah dikeluarkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi itu mewajibkan seluruh umat Islam untuk melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan.

Menurut Menko Polhukam, tekad perjuangan santri dan ulama melalui Resolusi Jihad ini menjadi momen penting untuk internalisasi gagasan dan paham kebangsaan, khususnya dalam tubuh NU. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2015 menetapkan setiap tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan tersebut sekaligus sebagai bentuk pengakuan sejarah atas komitmen kebangsaan para santri dan ulama dalam mempertahankan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, resolusi jihad ini tentunya penting untuk diketahui mengingat ancaman terhadap bangsa Indonesia terus silih datang berganti sesuai dengan kondisi jamannya. Bila dulu ancaman nyata dari luar yang ingin kembali menjajah Indonesia, saat ini potensi gangguan persatuan bangsa bisa muncul dari kompetisi politik diantara sesama anak bangsa yang sering tanpa disadari menggiring politik kebencian dan penyebaran hoax yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Oleh karena itu, melalui Hari Santri Nasional saya menyampaikan pesan bahwa Presiden dengan seluruh santri dan tokoh-tokoh Islam di seluruh Tanah Air untuk senantiasa menjaga semangat resolusi hijad sebagaimana yang diamanatkan oleh founding fathers ulama santri dan pejuang-pejuang Islam serta para tokoh-tokoh senior terdahulu Nahdlatul Ulama melalui upaya dan peran serta dalam mencegah dan melindungi bangsa dari politik identitas,” kata Menko Polhukam Wiranto.

“Bapak Presiden juga senantiasa berpesan agar para santri juga sekaligus turut menjaga persatuan bangsa serta melanjutkan perjuangan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan dengan semangat ukhuwah’ islamiah, ukhuwah wathaniah dan ukhuwwah basariyah,” sambung Menko Polhukam Wiranto.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinatr Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kirim Komentar/Pertanyaan

Menko Polhukam: Kehadiran Santri Diperlukan Menjaga Dinamika Sosial Politik yang Dinamis