Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan meraih penghargaan dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atas kontribusinya membantu penanganan pengungsi di Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu selaku Ketua Desk Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia Kemenko Polhukam, serta Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Ttransnasional dan Kejahatan Luar Biasa/Kedeputian Bidkor Kamtibmas Brigjen Pol. Chairul Anwar selaku Wakil Ketua Desk di Jakarta, Jumat (19/10/2018).
Carlo mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto. “Apa saja yang disampaikan bapak Thomas, Perwakilan UNHCR di Indonesia adalah tanggung jawab saya dan Bapak Chairul selaku Ketua dan wakil ketua Desk dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri itu dan sampai saat ini kami terus bekerja,” ujarnya.
Dikatakan, Desk ini juga sebagai penanda bahwa pemerintah tetap terus mencari solusi untuk menanggulangi masalah-masalah pengungsi. “Kami juga mengucapkan terima kasih atas program kerja seluruh kementerian dan lembaga dalam rangka menanggulangi masalah pengungsi ini. Kedepan kami berhapap bisa bekerja dengan lebih baik lagi sehingga masalah pengungsi bisa terselesaikan dengan baik,” kata Carlo.
Sementara itu, Perwakilan UNHCR dari Indonesia Thomas Vargas mengatakan, penanganan pengungsi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam merupakan contoh yang sangat baik dari pemerintah dalam menangani masalah pengungsi. Selama bekerja kurang lebih 24 tahun menangani masalah pengungsi, tidak hanya di Indonesia, namun pihaknya dapat memastikan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia lah yang terbaik.
“Dibawah kepemimpinan Bapak Carlo dan Bapak Chairul selaku Ketua Desk dan Wakilnya dengan arahan dari Menko Polhukam, maka Kemenko Polhukam telah berhasil membawa kementerian-kementerian terkait untuk bersama-sama memberikan solusi mengenai masalah penanganan pengungsi dan juga melihat apa yang baik untuk pemerintah Indonesia,” kata Thomas Vargas.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
