Dalam Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dengan tema “Kerjasama Ulama-Umara Untuk Kemajuan Bangsa” di Kantor MUI, Jakarta (18/01), Menko Polhukam mengatakan dirinya seperti berada di tengah keluarga besar. “Saya seperti masuk kembali ke keluarga besar yang sama sama memikirkan bangsa ini” ujarnya di awal pertemuan. Sambil menyampaikan salam dari Presiden dan permohonan maaf karena harus diwakilkan kehadirannya karena harus memimpin Ratas di Istana.
Tidak lama setelah Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin membuka acara Rapat Pleno tersebut, ia memberikan waktu bagi Menko Polhukam Wiranto untuk memberikan paparan sedikit terkait perkembangan negara di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. Setelah Menteri Wiranto memberikan paparan selama kurang lebih 20 menit, Prof Din mempersilahkan para anggota Dewan Pertimbangan MUI untuk bertanya.
Di dalam ruangan yang juga dihadiri para wartawan, ada sebelas Ulama yang memberikan pertanyaan, dan berkeluh kesah mengenai pandangannya saat ini. Masing-masing memeberikan lebih dari satu pertanyaan. Menteri Wiranto, tanpa asistensi siapapun mencatat dengan seksama pertanyaan demi pertanyaan itu.
Pertanyaan yang tercatat umumnya terkait kebangkitan ideologi Komunisme, serangan tenaga kerja asing, konsep kerjasama pemerintah dengan MUI, utang luar negeri negara, pemerintahan yang menuju otoriter, kemudian terkait keamanan bagaimana Indonesia menghadapi proxy war, hingga soal pembangunan yang tidak mengutamakan moralitas.
Seusai pertanyaan selesai satu per satu, Menteri Wiranto pun bersiap menjawab. “Ada tiga kategori, pertanyaan yang saya bisa jawab, pertanyaannya yang jawabannya ditunda karena saya harus bertanya kepada yang bertanggung jawab, yang ketiga ada yang saya terima sebagai saran dan masukan” ujarnya sambil tersenyum dan disambut tawa oleh para anggota Dewan Pertimbangan MUI.
Soal Komunisme, Menko Polhukam menjamin bahwa hal itu masih dilarang oleh Undang-Undang dan jika ada aktivitas tersebut sudah pasti akan ditangkap.
Kemudian soal serangan tenaga kerja asing, dijelaskan bahwa tidak mungkin pemerintah membiarkan puluhan juta tenaga kerja asing masuk padahal di Indonesia sendiri masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan.
“Mana mungkin tenaga kerja di Indonesia membutuhkan lapangan kerja lalu pemerintah membiarkan TKA tanpa ada seleksi. Ternyata dari koreksi yang ada, mengundang puluhan juta adalah wisatawan, karena akan mendatangkan devisa. Bukan mendatangkan puluhan tenaga kerja, angka tenaga kerja asal Tiongkok sendiri berkisar 21 ribu. Jumlah seluruh TKA di Indonesia total 74 ribu, rata-rata mereka bukan tenaga kasar. Ada informasi tenaga kerja asing pasang batu bata, diselidiki memasang batu bata untuk suhu yang super tinggi, batu bata khusus caranya khusus yang tidak dimiliki Indonesia” Jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah memanggil Duta Besar China, dan Duta Besar Tiongkok tersebut menegaskan pasti tunduk dengan hukum Indonesia, mendukung turis Tiongkok ditangkap jika kedapatan bekerja di Indonesia.
Menteri Wiranto juga menambahkan bahwa jika dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia yang kerja di Arab Saudi jumlahnya 1 juta, di Singapura ada TKI 150 ribu, maka jumlah TKA di Indonesia masih jauh di bawah jumlah TKI yang ada di luar negeri.
Menko Polhukam juga menjamin bahwa pemerintahan saat ini tidak mengarah pada otoriter. Pemerintah bukan membatasi demokrasi namun menjaga agar demokrasi tetap bebas namun tidak melawan hukum. Misal seperti satuan tugas yang dibentuk bukan untuk membatasi ruang ekspresi masyarakat, melainkan menguak siapa yang melakukan provokasi dan meresahkan masyarakat dengan isu-isu tidak benar, dan mereka itulah yang akan dibawa ke ranah hukum.
“Bagaimana kita bisa menangani berita hoax, untuk berita-berita yang menimbulkan keresahan, kebencian, berita bersifat manipulasi, ujaran kebencian, akan ditapis oleh satuan tugas agitasi, provokasi dan propaganda. Ada opini yang tidak benar, dilawan dengan penjelasan yang benar, aktual dan nyata, ada. Ada aktivitas untuk mengatahui siapa yang mengganggu ketertiban umum itu, jika terbukti ada sumber-sumber berita melawan hukum ITE ya kita proses hukum” jelasnya.
Juga dengan permasalahan demonstrasi, tentu diperbolehkan, namun pasti ada aturannya, dan demonstrasi harus mengikuti aturan tersebut. Lainya adalah Terkait moralitas, Menko Polhukam juga menekankan bahwa pemerintah tengah menggalakan revolusi mental, dan setiap rapat kabinet hal ini selalu dibahas kemajuannya. Sementara soal harga-harga komoditi yang naik, pemerintah serius untuk menurunkan harga-harga tersebut, meski bukan persoalan mudah karena berhadapan dengan mekanisme pasar.
Menko Polhukam juga menekankan bahwa memang tidak semua informasi terkomunikasikan ke semua masyarakat, untuk itu Menko Polhukam sangat berterimakasih dengan pertemuan MUI, dan berharap akan selalu terjalin komunikasi seperti ini, agar informasi bisa diluruskan dan dijawab langsung oleh pemerintah.
Dalam menjawab keresahan tersebut, Menteri Wiranto berulang-ulang mengucapkan terimakasih kepada para Ulama yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberi saran kepada pemerintah agar pemerintah tetap terus waspada menghadapi gejolak keamanan, dan sosial politik.
Humas Kemenko Polhukam
