Menko Polhukam menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan mitra strategis pemerintah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dengan tema “Kerjasama Ulama-Umara Untuk Kemajuan Bangsa” di Kantor MUI, Jakarta (18/01). “Partner pemerintah paling tepat adalah MUI karena Islam merupakan mayoritas. Ulama-Umara tadi betul ilmunya ulama kita serap, bersama-sama membuat negeri ini aman, adil dan makmur”.jelas Menko Polhukam.
Sebelumnya Menko Polhukam menjelaskan bahwa saat ini ancaman yang ada merupakan ancaman non-konvensional atau bukan ancaman tradisional. “Ada perubahan ancaman yang lebih dahsyat, bukan lagi yang tradisonal, namun ancaman seperti terorisme, radikalisme, narkoba, illegal logging, human trafficking. Bagaimana kita bisa selamat dari ancaman itu, tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi melibatkan seluruh aspek kehidupan bangsa” tegas Menko Polhukam.
Menteri Wiranto juga menambahkan bahwa meningkatnya pengguna internet selain memberikan dampak positif, namun juga memberikan tantangan yang luar biasa, dan MUI menjadi partner pemerintah dalam mengatasi efek negatif internet tersebut. “Sekarang ini pengguna internet sudah 132 juta orang, bahkan handphone yang beredar 330 juta. Setiap orang bisa mengakses informasi dengan cepat, dengan kemajuan teknologi seperti ini, mudah mengakses ilmu dan informasi yang diperlukan. E-commerce, sistem trading sudah menggunakan elektronik. Namun sisi negatifnya, dengan cepat berita palsu, manipulasi, merusak persatuan bangsa ini juga cepat disebar. Oleh karena itulah dengan beratnya masalah seperti itu kehadiran MUI partner pemerintah bersama-sama mengamankan negeri ini, menghindarkan dari hal-hal yang negatif” ujar Menko Polhukam.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam menjabarkan sejumlah keberhasilan pembangunan dan ekonomi selama Pemerintahan Presiden Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Dr. Din Syamsuddin tersebut, Menko Polhukam juga menjawab 23 pertanyaan dari sebelas peserta dewan Pertimbangan MUI.
HUMAS KEMENKO POLHUKAM
