Menko Polhukam pada PA GMNI: Bung Karno adalah Peletak Dasar Konsep Hukum Progresif

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif. Hal ini ditegaskan Mahfud saat memberikan pidato di hadapan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3).

“Kita tahu dari sudut filsafat hukum misalnya, Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif dengan penekanan terciptanya keadilan subtantif dan kemanfaatan umum. Itu bisa dilihat dari pidato Bung Karno dari sidang pleno BPUPK kedua pada tanggal 10 Juli 1945,” papar Mahfud.

Menurut Menko Polhukam, hukum merupakan kata kerja dan bukan pasal-pasal yang mati, karena menurut Menko Polhukam, hukum dibuat untuk manusia dan untuk melayani manusia bukan manusia untuk hukum.

“Bagi saya ini penting karena prosedur-prosedur formalitas aturan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat terhadap masyarakat, itu harus dibuang ke tempat sampah, itu kata Bung Karno,” ujar Menko Polhukam menirukan pidato Bung Karno.

Bagi Menko Polhukam, Bung Karno menjadi tokoh paling depan dalam lahirnya ideologi negara pancasila, dari mulai saling melempar usul di publik pada 1930an dan di BPUPK sejak awal tahun 1945, kemudian membangun kompromi ide atau modus vivendi melalui piagam Jakarta dan memimpin finalisasi ideologi negara yang secara resmi dan permanen dikenal sebagai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Berbicara tentang Pancasila, Marhaenisme dan Bung Karno, menurut Menko Polhukam, PA GMNI tidak hanya berbangga sebagai pengemban idealisme Bung Karno dalam mendirikan dan membangun Indonesia. Tapi juga harus berjuang mewujudkannya dengan segala risiko seperti yang dilakukan dan dialami oleh Bung Karno.

“Bung Karno bukan hanya pelempar ide yang kemudian tidak bergerak untuk mewujudkannya, melainkan terus menginternalisasikan ide-idenya itu ke dalam pengorganisasian berbangsa dan bernegara secara dinamis,” tambah Menko Polhukam.

Bung Karno, lanjut Menko Polhukam, juga pandai menciptakan idiom dan adagium yang sangat revolusioner seperti istilah Jas Merah, Trisakti sebagai azimat revolusi.

“Dengan Jas Merah, Bung Karno menyadarkan kita, bahwa berdasar perjalanan sejarah manusia dan bangsa-bangsa di dunia, setiap perjuangan itu, pasti menghasilkan akibat dan hasil seperti yang diusahakannya dalam semangat perjuangan. Sebaliknya penghianatan, pada saatnya juga akan menumbangkan sang penghianat sendiri. Setiap kebaikan akan memetik kebaikannya,” tegas Menko Polhukam sembari menjelaskan istilah Trisaksi dari Bung Karno sebagai azimat revolusi bangsa Indonesia.

Di akhir pidatonya, Menko Polhukam berharap Persatuan Alumni GMNI yang memiliki energi besar untuk memupuk nasionalisme demi kemakmuran rakyat, dapat mengembangkan demokrasi yang diabdikan bagi kepentingan rakyat.

“Saya yakin sepenuhnya Persatuan Alumni GMNI adalah aset nasional yang sangat diperlukan keberadaan dan perannya, terutama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan berjuang mewujudkan masyarakat Pancasila dengan berpegang pada ajaran marhaenisme Bung Karno,” pungkas Menko Polhukam.