Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi atensi kerawanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020. Kerawanan tersebut diantaranya adalah ancaman terorisme, kelancaran arus mudik, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kegiatan masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan kerawanan kamtibmas,” katanya saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Sektoral Bidang Operasional Tahun 2019 Dalam Rangka Persiapan Operasi Lilin 2019 di Auditoriun STIK, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Dikatakan, kerawanan kamtibmas seperti aksi-aksi ancaman teror, swepping oleh oknum tertentu, intoleransi antar umat beragama hingga pembakaran rumah ibadah harus diantisipasi sedini mungkin. Karenanya, operasi pengamanan ini merupakan tugas wajib pemerintah dalam menjamin kelancaran ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru yang diharapkan dapat berjalan aman dan damai tanpa gangguan apapun.
“Beberapa ancaman terorisme sepanjang tahun 2019 seperti penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto dan ledakan bom di markas Polrestabes Medan, menunjukkan bahwa kejadian dapat berlaku dimana saja, kapan saja dan dengan target yang telah ditentukan,” kata Menko Mahfud.
Ia juga mengingatkan perlu adanya peningkatan pengamanan pada obyek-obyek tertentu seperti tempat ibadah, tempat wisata, dan tempat keramaian lain menjelang Natal dan Tahun Baru 2020 sehingga seluruh masyarakat merasa aman terlindungi dengan kehadiran pemerintah.
Sementara itu, gangguan kamtibmas pada momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2018-2019 mengalami kenaikan, menjadi 4.012 kasus dari sebelumnya sebanyak 2.909 kasus pada periode tahun 2017-2018 dibanding periode tahun 2017-2018 atau naik sebesar 27,49%. Jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang perayaan Nataru tahun 2018-2019 mengalami penurunan sekitar 30% dari 965 kejadian menjadi 673 kejadian.
“Pemerintah telah menyelesaian beberapa pembangunan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan untuk mendorong mobilitas masyarakat diantaranya adalah jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan bagian tol trans sumatera, Bandara YIA Yogyakarta, dan lainnya,” kata Menko Polhukam.
Dirinya menambahkan, kehadiran infrastruktur baru tersebut harus diantisipasi oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga kejadian “Brexit” pada arus mudik tahun 2016 tidak terulang kembali.
Mantan Ketua MK tersebut juga menyampaikan, guna memperlancar arus transportasi pada Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, pemerintah berencana akan membuka jalur tol fungsional untuk beberapa ruas, diantaranya Ruas tol Balikpapan-Samarinda, Ruas tol Manado-Bitung dan Ruas tol Jakarta Cikampek Elevated.
“Ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap pembukaan ruas tol tersebut sehingga tidak menimbulkan kemacetan parah,” katanya.
Menko Polhukam mengimbau seluruh jajaran Kementerian/Lembaga terkait agar bersinergi menjalankan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020, meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi, memastikan kesiapan dilapangan melalui operasi patuh, rekayasa lalu lintas dan melaksanakan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengganggu perayaan Natal dan Tahun Baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Melalui rapat hari ini, diharapkan masukan dari masing – masing K/L terkait untuk meminimalisir peningkatan ancaman kerawanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2020. Memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah keagamaan yang penuh dengan toleransi, aman dan damai diseluruh pelosok tanah air sebagai cerminan kerukunan hidup beragama masyarakat Indonesia,” sampainya.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
