SIDOARJO – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengapresiasi kemajuan beberapa daerah dalam hal pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi. Menurutnya, pelayanan publik yang merupakan tolok ukur dari kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah sudah mulai dinikmati oleh masyarakat.
Demikian pernyataan Menko Polhukam Wiranto saat menghadiri pembukaan acara Peringatan Otonomi Daerah ke 21 di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4). “Kita hadir dalam acara Peringatan Otonomi Daerah ke-21 di Sidoarjo, dan kita bisa lihat, temanya tadi memang bagaimana peranan publik dapat ditingkatkan, lebih cepat, lebih murah, lebih andal, lebih efisien, dan lebih jujur dengan cara e-Government, dengan cara menggunakan kemajuan teknologi,” katanya.
Dalam peringatan Otda ini, Menko Polhukam mengapresiasi tema yang diangkat yaitu ‘Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui e-Government.’ Dikatakan, tema tersebut sangat relevan untuk kembali mengingatkan semangat awal dan tujuan utama dari kebijakan desentralisasi melalui pemberian otonomi yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.
Dikatakan, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Sejahtera. Selain itu, Pemda juga memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan pembangunan di daerah.
“Meneruskan pesan Presiden, para Gubernur diminta melakukan koordinasi efektif terhadap seluruh proses pengelolaan pembangunan di daerah, melibatkan bupati dan wali kota. Hal ini dimaksudkan agar terwujud sinergi pengelolaan pembangunan, sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merubah paradigma pembangunan dari yang bersifat Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, yaitu membangun dari pinggiran dan desa agar pembangunan merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat. Demikian pula dengan regulasi dan birokrasi yang telah diperbaiki secara masif, seiring penerapan teknologi informasi.
“Saya berharap seluruh Pemerintah Daerah mampu menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, agar masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Humas Kemenko Polhukam
