SINGAPURA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjadi pembicara dalam acara The Second Singapore International Cyber Week and ASEAN Ministerial Conference on Cyber Security di Singapura, Selasa (19/9/2017).
Dalam kegiatan tersebut, Menko Polhukam mengajak seluruh negara untuk kerja sama, berkolaborasi dan menjadi mitra yang saling menguntungkan dalam memanfaatkan teknologi cyber.
“Indonesia dan ASEAN akan menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah kita. Saya percaya jika kita bekerja sama, berkolaborasi dan menjadi mitra yang saling menguntungkan maka kita bisa menjaga dunia maya yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan, sebagai pasar e-Commerce yang besar dan sangat potensial, Indonesia memiliki minat yang lebih besar dalam mengembangkan kerjasama dan kolaborasi di bidang cyber untuk mengamankan dunia maya yang terbuka namun tetap aman.
Sebagai gambaran, pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta jiwa dari total penduduk Indonesia 256,2 juta jiwa. Artinya, 65 persen penduduk di Indonesia mengakses internet dan hampir semuanya merupakan pengguna setia media sosial.
“Kami memiliki sekitar 65 juta penduduk yang menggunakan Facebook dan menjadi peringkat keempat di dunia, kemudian 30 juta penduduk menggunakan Twitter atau masuk dalam peringkat kelima dunia. Ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna internet dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurutnya, angka ini jelas menunjukan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam Ekonomi Digital. Karena Indonesia merupakan konsumen besar sekaligus pasar yang besar untuk e-Commerce.
“Untuk itu, Indonesia sekarang cukup percaya diri untuk memelihara visi cyber-nya ke Go-Digital pada tahun 2020 yang akan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Peta Jalan e-Commerce 2017-2020 dimana kebijakan cyber kita akan membantu meletakkan fondasi untuk mendukung dan mempercepat penerapan Sistem Perdagangan Nasional berbasis elektronik 2016-2019,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Namun, pada masalah keamanan dunia maya, usaha ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar digital yang menguntungkan, tetapi juga merupakan target penting untuk kegiatan ilegal. Sebagai negara berkembang, Indonesia secara alami jauh dari ancaman cyber, termasuk cyber-attacks.
Untuk itu, Indonesia mendasarkan kebijakan mitigasi maya pada tiga prinsip yaitu kedaulatan, kemandirian dan kooperatif, atau lebih tepatnya keamanan kolaboratif.
“Terkait sikap defensi keamanan cyber kita, keterbukaan dunia maya di Indonesia sering dimanfaatkan oleh “zombie buzzer”. Walaupun kapasitas Indonesia untuk merespon dapat dimobilisasi secara otomatis, namun kami lebih memilih bergabung dengan dorongan internasional untuk menciptakan lingkungan cyber yang damai dan kooperatif yang dijamin oleh transparansi dan akuntabilitas kerangka hukum yang sistemik,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Oleh karena itu, prioritas sektoral yang dipilih pemerintah Indonesia saat ini bersifat defensif dengan membangun ketahanan cyber untuk layanan publik online, penegakan hukum cyber, cyber culture dan cyber secure market.
“Saya ingin menyoroti bahwa kekhawatiran semua prioritas tersebut saling terkait dalam upaya membangun ekosistem cyber nasional yang kuat, sehingga dapat diandalkan baik untuk keselamatan juga perlindungan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan bahwa dunia maya dengan semua subsistem yang berbeda merupakan fenomena yang kompleks, dimana tidak ada pemerintah di dunia saat ini yang mampu mengendalikan dunia cyber sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi dan kemitraan untuk saling menguntungkan adalah jalan terbaik yang harus dilakukan.
Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai keynote speech Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean, Koordinator Keamanan Siber Gedung Putih AS Rob Joyce, Menteri Negara Urusan Digital Inggris Matt Hancock, Kepala Badan Siber Nasional Israel Buki Carmeli, Menteri Urusan Veteran Australia Dan Tehan, Menteri Pembantu PM untuk Peringatan 100 tahun ANZAC, Menteri Pembantu PM urusan Keamanan Siber, Menteri Urusan Personel Pertahanan, Wakil Dirjen Badan Cyberspace China Yang Chun Yan, dan Dirjen Badan Siber Perancis Guillaume Poupard.
