SIARAN PERS No. 143/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2020
Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur terus mendorong serta mengetahui perkembangan peningkatan implementasi Program Reformasi Birokrasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).
“Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional,” jelas Asisten Deputi Tata Kelola Pementerintah Kedeputian Bidkoor Kominfotur Syaiful Garyadi melalui rapat tele konferensi di Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Syaiful menyampaikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
“Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien,” terangnya.
Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yeng berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance).
“Reformasi Birokrasi mendesak kementerian/lembaga/ pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya,” lanjutnya.
Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronikasi, serta pengendalian maka Kemenko Polhukam akan mengawal dan mendorong implementesi reformasi berokrasi bila terjadi debottlenecking pelaksanaan reformasi berikrasi K/L/D.
“Dengan demikian Kemenko Polhukam ingin mengetahui strategi yang dilakukan KemenpanRB dan kendala yang dihadapi Kemendagri sebagai Pembina pemerintah daerah mengingat adanya pola penilaian pelaksanaan RB yang berbeda,” ujar Syaiful.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
