Polhukam, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Letjen TNI Agus Surya Bakti mewakili Menko Polhukam menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. LHP tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK Agung Firman Sampurna di Auditorium Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Jakarta, Kamis (20/6/2019).
LHP Kemenko Polhukam sendiri mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan ini, maka Kemenko Polhukam telah menerima 10 kali berturut-turut opini WTP dari BPK yang menilai Laporan Keuangan Kemenko Polhukam telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material. 10 Opini WTP yang diperoleh Kemenko Polhukam yakni sejak tahun 2009 sampai dengan 2018.
Selain itu, Sesmenko Polhukam mengatakan bahwa capaian ini bisa didapat karena sikap disiplin dari seluruh pegawai Kemenko Polhukam. “Ini karena sikap disiplin dari seluruh pegawai di Kemenko Polhukam yang mampu menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Sesmenko Polhukam.
LHP juga diserahkan kepada Badan Intelijen Negara, Lembaga Pertahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Badan Siber dan Sandi Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Badan SAR Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam
