SIARAN PERS NO. 146/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2023
Polhukam, Bandung – Masyarakat Indonesia Luar Negeri atau Diaspora merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional. Keseriusan pemerintah dalam upaya fasilitasi dan pengembangan potensi Diaspora Indonesia telah dicantumkan sebagai prioritas 1 dan 3 RPJMN 2020-2024. Namun, tentunya hingga saat ini terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Diaspora, baik teknis, legal, maupun administratif.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Duta Besar Rina P. Soemarno pada kegiatan Seminar Nasional “Road Map Pengembangan Potensi Diaspora Indonesia Sebagai Masukan RPJMN 2025-2029” di Bandung, Senin (30/10/2023).
Deputi Bidkoor Pollugri menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi kalangan Diaspora terlihat dari masih terbatasnya jumlah penerbitan KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri). “Selain itu perlunya adanya penegasan hak-hak dan akses legal dan administrasi dari teman-teman Diaspora,” tambah Rina.
“Upaya menghadapi tantangan ini membutuhkan perumusan kebijakan yang lebih integratif dan terkoordinasi oleh semua kementerian dan lembaga terkait serta kalangan masyarakat luas termasuk Diaspora sendiri,” ungkap Rina.
Sesuai dengan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Deputi Bidkor Pollugri mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah mulai menyusun suatu “road map” sebagai bagian dari grand design secara nasional. “Road map tersebut disusun untuk menjadi panduan dalam arah kebijakan dan regulasi yang lebih terintegrasi dalam mengembangkan Diaspora,” jelas Rina.
Tidak hanya Kemlu, Bappenas juga dalam proses merumuskan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025- 2029 sebagai salah satu persiapan menyambut proses pergantian pemerintahan saat ini. “Kami sangat berharap agar seminar nasional ini dapat membuka masukan seluas mungkin dari para stakeholders dalam perumusan road map dan grand strategy serta perumusan RPJMN 2025-2029 bagi pengembangan Diaspora Indonesia,” terang Deputi Bidkoor Pollugri.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Vitto R. Tahar. Untuk melengkapi perspektif dari pemerintah, Vitto berharap saran dan ide dari para akademisi, perwakilan kementerian Lembaga, dan Diaspora sendiri.
“Bisa disampaikan aspek-aspek apa saja kiranya yang selama ini dirasakan sudah baik serta mungkin masih kurang optimal di lakukan Pemerintah selama ini. Kami juga mengharapkan forum ini dapat mencapai kesatuan persepsi atas arah kebijakan dan regulasi pengembangan potensi Diaspora dan mendorong pengembangan Diaspora dapat menjadi prioritas Pemerintahan mendatang,” jelas Vitto.
Seminar ini tambahnya juga merupakan perwujdan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang mendorong koordinasi dan sinkronisasi, mengingat pengembangan Diaspora merupakan isu lintas sektoral yg ditangani beberapa Kementerian/Lembaga.
Hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Dubes Siti Nugraha Mauludiah, Founder Nalar Institute Yanuar Nugroho, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas Hendra Wahanu, Analis Keimigrasian Ahli Madya pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Kemenkumham Titik Susiani, Presiden Indonesian Diaspora Network Global Sulistyawan Wibisono, dan Director Task Force Immigration and Citizenship Indonesian Diaspora Network United Renny Damayanti Mallon.
Humas Kemenko Polhukam RI
