BeritaMenko Polhukam

Menko Polhukam : Volume Patroli di Natuna Ditingkatkan

Menko Polhukam : Volume Patroli di Natuna Ditingkatkan
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No : 07/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2020

Polhukam, Natuna – Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa patroli di perairan Natuna akan ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan kedaulatan tidak ada tawar menawar.

“Ini saya berkunjung ke sini untuk menindak lanjuti pertama, instruksi Presiden pada tahun 2016, kemudian kunjungan Presiden minggu yang lalu yang pada intinya itu Presiden mengatakan bahwa kedaulatan tidak ada tawar menawar, tetapi kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan tetapi menjaga hak kedaulatan atas laut, jadi beda ini bukan perang. Oleh sebab itu, instruksi Presiden pertama supaya volume patroli ditingkatkan,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD ketika melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020).

Menurut Menko Polhukam, secara simbolis sudah menunjukan kesiapan patroli di mana sudah tersedia banyak kapal. Kemudian Menko akan melakukan koordinasi lintas kementrian dan lembaga, serta hubungan pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ini.

“Oleh sebab itu yang hadir di sini ada dari Bappenas dan ada beberapa dari instansi yang nantinya yang akan melaksanakan instruksi Presiden yang kedua, bukan hanya melakukan volume patroli tetapi mengisi kegiatan pemanfaatan sumber daya laut kita,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.

Baca juga:  Forum Tematik Bakohumas di Selenggarakan di Mabes TNI Cilangkap

Selain itu juga akan mulai dibangun banyak sentra-sentra kegiatan ekonomi dan tetap menjaga keamanan laut. Kemudian pemerintah Indonesia akan memperbanyak nelayan-nelayan atau kapal-kapal ikan.

“Jangan salah paham seakan-akan kita mau mengedrop nelayan dari luar Natuna ke sini kemudian nelayan-nelayan Natuna nya tidak diperhatikan, justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat nanti akan dikoordinasikan dengan pak Gubenur, pak Bupati dan pak Walikota di sini. Dengan pertemuan ini mungkin secara agak lebih teknis nanti bapak Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengkoordinasikan secara lebih detail lagi bersama Pemda setempat,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.

“Secara umum (kondisi) sudah aman. (kapal China) sudah ada diluar Zona Ekonomi Eksklusif. Artinya sudah tidak di Natuna. Mudah-mudahan terus aman,” sambungnya.

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel