Berita

Bertemu Menteri DAPA Korea, Menko Polhukam Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Korea

Bertemu Menteri DAPA Korea, Menko Polhukam Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Korea
#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menerima kunjungan kehormatan Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan, Wang Jong Hong di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea.

“Ini merupakan pertemuan yang sangat penting untuk saya karena Menteri Daffa ini menteri yang memang mengurus masalah industri-industri pertahanan, kelanjutan pertemuan saya di Korea Selatan pada pertengahan Maret yang lalu, saya kan membawa misi untuk renegosiasi tentang kerja sama pembuatan pesawat terbang KFX, pesawat jet tempur. Sementara kita sudah mengajukan satu poin-poin penting yang harus dikembangkan dalam renegosiasi itu dan sekarang sedang dikaji pemerintah Korea Selatan,” ujar Menko Polhukam Wiranto, Kamis (11/4/2019).

Selain itu, kata Menko Polhukam, kunjungan Menteri DAPA sebetulnya bukan hanya untuk urusan itu tetapi justru urusan untuk kerja sama yang lain yakni pembuatan kapal selam tahap kedua. Rencananya besok beliau akan ke Bandung untuk menandatangani mengenai kerja sama pembuatan kapal selam Korea-Indonesia.

“Tapi sekaligus tadi kita bicarakan mengenai bagaimana penyelesaian kerja sama untuk pembuatan pesawat tempur. Tadi disampaikan bahwa permintaan Indonesia untuk menurunkan sharing dari 20 persen ke 15 persen sedang dikaji oleh pemerintah Korea Selatan karena itu merupakan bagian dari kebijakan Menteri Keuangan, sekaligus juga menyangkut masalah-masalah lain di mana harus juga ada persetujuan parlemen. Sehingga seperti di Indonesia, tidak kemudian mereka dengan mudah memutuskan tapi harus minta persetujuan ke pihak-pihak lain,” kata Menko Polhukam.

“Tapi pemerintah Korea Selatan juga sangat ingin kerja sama ini dilanjutkan sehingga juga akan berjuang untuk memenuhi keinginan pemerintah Indonesia,” sambungnya.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Terkait

Komentar

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel