Polhukam, Jakarta – Usai melaksanakan kunjungan kerja ke Republik Nauru dan Federated States of Micronesia beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto melaksanakan rapat koordinasi membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke Nauru. Rakor tersebut memutuskan untuk membentuk tim dalam rangka meningkatkan kerja sama dan memberikan bantuan dari Indonesia untuk negara-negara di kawasan Pasifik.
“Rakor pada hari ini tentu atas seijin Presiden, saya mengkoordinasikan hal-hal yang mereka minta sebagai kerjasama dan bantuan untuk mereka dari Indonesia. Apakah itu tukar menukar atau pengiriman mahasiswa ke Indonesia, pengiriman kelompok-kelompok masyarakat ke balai latihan kerja di Indonesia, kerjasama di bidang perdagangan, pengiriman-pengiriman hasil produk Indonesia ke wilayah negara Pasifik, apakah permintaan bantuan langsung untuk capacity building penyelenggaraan forum-forum pertemuan internasional,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai melaksanakan Rakor di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Menko Polhukam mengatakan, pihaknya sudah membuat tim untuk menginventarisasi apa yang dibutuhkan negara di kawasan Pasifik. Sehingga dengan soft diplomacy ini diharapkan hubungan yang selama ini kurang terjalin bisa semakin meningkat.
“Sekarang saya sudah membuat tim untuk menginventarisasi apa yang mereka minta dari Indonesia dan apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Jadi kita jangan sampai janji-janji saja, tapi kita betul-betul merealisasi apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian ini yang namanya soft diplomacy, setelah sekian lama kurang volume hubungan kita dengan negara-negara Pasifik, kita mulai saat ini melakukan pendekatan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kunjungan kerja ke Nauru, Menko Polhukam menjelaskan pada para Kepala Negara di kawasan Pasifik bahwa Indonesia dan Presiden Joko Widodo secara bersungguh-sungguh memberikan satu perhatian khusus mengenai pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ia memberikan informasi utuh apa yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat yang intinya tidak seperti diterima oleh pihak lain, bahwa seakan-akan pemerintah menelantarkan Papua dan Papua Barat.
“Itu tidak benar sama sekali. Saya berikan contoh-contoh pembangunan di sana, apakah pembangunan transportasi, pembangunan infrastruktur, menyamakan harga-harga di pelosok-pelosok dengan di daerah lain, jalur-jalur yang bisa meretas daerah-daerah terpencil, dan pembangunan ekonnomi yang berkesinambungan. Sehingga mereka sangat tertarik dan saya persilahkan untuk datang ke Indonesia, ke Papua dan Papua barat. Kita sebagai host dan saksikan langsung supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka dengar dari opini-opini yang berbeda itu dapat kita eliminasi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Humas Kemenko Polhukam
