Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memimpin rapat koordinasi khusus tentang lanjutan hasil kunjungan ke Republik Nauru. Rapat tersebut dalam rangka membangun kerja sama dengan banyak negara, khususnya negara-negara di Pasifik Selatan.
“Kunjungan saya ke Republik Nauru beberapa waktu yang lalu mewakili Presiden untuk hadir dalam perayaan ulang tahun Republik Nauru yang ke 50, di sana kami bertemu juga dengan banyak Kepala Negara. Rapat hari ini adalah bagaimana kita melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan itu sehingga ada satu pemahaman bersama untuk bagaimana membangun negara-negara di Pasifik,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/2/2018).
Menurut Menko Polhukam, Indonesia sudah dianggap sebagai negara berkembang yang sangat maju. Untuk itu, Indonesia diminta untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa diterima oleh teman-teman yang ada di Pasifik. Misalnya, capacity building dari berbagai hal. Kemudian juga memberikan pengalaman-pengalaman dalam rangka menyelenggarakan berbagai event-event internasional dan sebagainya.
“Termasuk bagaimana melatih kepolisiannya, bagaimana kerja sama perikanannya, kerja sama perdagangan, kerja sama agriculture tentang rumput laut, dan sebagainya. Itu perlu kita rapatkan. Makanya hari ini kita rapat agak besar mengundang kira-kira 43 K/L terkait,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, rakorsus ini untuk men-design hal-hal yang bisa diberikan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik. Menurutnya, ada hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam artian karena kesamaan isunya.
Misalnya capacity building untuk masalah yang terkait dengan rumput laut, menurut Retno, hampir semua negara di Pasifik Selatan memerlukannya sehingga dibuat menjadi kluster I. Kemudian hal yang terkait dengan masalah ocean yang lainnya akan dibikin menjadi satu kluster tersendiri.
“Sementara itu ada beberapa yang memang sifatnya lebih spesifik, nah, yang ini kita pisahkan dari kluster yang ada bersamaan semuanya. Kementerian dan lembaga memiliki tugas untuk mengumpulkan semua keperluan, kebutuhan yang mereka harapkan dari kita. Jadi ini capacity building yang sifatnya demand driven, bukan kita yang membutuhkan tetapi mereka yang memerlukan,” kata Menlu Retno.
“Kalau di Pasifik Selatan ada 14 negara, kita lihat satu per satu apa yang sempat dibahas dengan negara-negara tersebut dan apa yang bisa kami berikan pada mereka,” sambung Retno.
Humas Kemenko Polhukam
