SIARAN PERS NO. 174/SP/HM.01.02/POLHUKAM/12/2023
Wilayah perairan serta ruang udara Indonesia harus terjamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Hal ini dikarenakan terbukanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang membuat Indonesia menjadi negara yang tadinya ‘tertutup’ menjadi ‘terbuka’.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Hanneg) Laksda TNI Kisdiyanto pada sambutan kegiatan rapat yang bertemakan “Kesiapan Peningkatan Pertahanan dan Keamanan di ALKI II dalam Mendukung Pembangunan Nasional” di Makassar, Rabu (06/12/2023).
Terdapat 3 ALKI yang masing-masing memiliki potensi ancaman yang dinilai relevan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Dalam hal ini ALKI II, difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
“Potensi ancaman bisa timbul berasal dari provokasi imbas konflik Blok Ambalat, yaitu politik ekspansional Malaysia, seperti kemungkinan baru klaim wilayah teritorial setelah berhasil menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan,” ungkap Kisdiyanto.
Deputi Bidkoor Hanneg juga menjelaskan terkait ancaman lain yang mungkin terjadi, yaitu digunakannya wilayah ALKI II untuk manuver angkatan perang negara tetangga, penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara illegal. “Sehingga, kita harus dapat menjamin keamanan tersebut, agar setiap kapal yang melewati jalur ALKI II merasa aman,” sambung Kisdiyanto.
Menjadi salah satu jalur udara terpadat dan sangat strategis di dunia, peningkatan pertahanan dan keamanan ini dapat dilakukan melalui pemenuhan dan peningkatan personel dan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara.
Kisdiyanto pun mengungkap sisi lain pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang merupakan keputusan strategis karena lokasinya yang berdampingan dengan Selat Makassar dan alur ALKI II. “Kolaborasi antar wilayah di ALKI II sangat penting untuk memanfaatkan pembangunan lintas provinsi,” jelas Deputi Bidkoor Hanneg.
“IKN menjadi koridor bisnis yang menarik bagi kegiatan ekonomi dan investasi, serta mengintegrasikan usaha kolaboratif yang memanfaatkan potensi daerah masing-masing,” tambah Kisdiyanto.
Maka dari itu, Kisdiyanto menekankan bahwa kesiapan dan peningkatan pertahanan di wilayah ALKI II mengingat ALKI II merupakan jalur laut menuju IKN yang memiliki potensi perdagangan dan investasi yang besar, namun juga memiliki potensi ancaman yang tinggi.
Deputi Bidkoor Hanneg berharap agar satuan-satuan TNI yang tergelar di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan berkolaborasi dengan instansi terkait agar mampu menjawab tantangan dan menjamin keamanan dan keselamatan wilayah yang menjadi kewenangan tugasnya.
Hadir sebagai narasumber Komandan Lantamal VI dan perwakilan Panglima Koopsud II, yang membahas terkait “Pengamanan Aspek Laut dan Udara di ALKI II Tahun 2023 dan Perencanaan pengamanan Tahun 2024”, dan selanjutnya yang mewakili Panglima Kodam XIV Hasanuddin yang membahas tentang “Penataan Gelar Kekuatan TNI di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin dengan Konsep Operasi Tahun 2023 dan Rencana Tahun 2024”.
Humas Kemenko Polhukam RI
