Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia harus segera diselesaikan. Dikatakan, sudah 40 tahun masalah perbatasan ini belum diselesaikan kedua negara.
“Sudah ada satu kemajuan untuk membuat joint working group antara Malaysia dengan Indonesia yang ingin menyelesaikan masalah perbatasan ini, dan kebetulan pada saat kemarin Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad yang baru datang ke Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo salah satu butir-butir yang dibahas adalah bagaimana kita bisa segera menyelesaikan batasan-batasan antara Malaysia dengan Indonesia,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rakortas Tingkat Menteri tentang Saran Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Menko Polhukam mengakui bahwa masih ada 9 segmen yang memang harus diselesaikan. Karena joint working group dengan Kabinet Malaysia yang lama menginginkan penyelesaiannya per paket. Namun kemungkinan dengan adanya perombakan kabinet yang baru serta adanya sinyalmen dari PM Mahathir, maka penyelesaian masalah perbatasan ini dilakukan per segmen sehingga lebih ada ruang untuk bisa menyelesaikan ini dengan lebih leluasa.
“Oleh karena itu, dari Badan yang kita tunjuk menyelesaikan masalah perbatasan ini tadi dilaporkan secara menyeluruh bahwa sudah ada langkah-langkah, ada alternatif-alternatif yang kita pilih yaitu melanjutkan perundingan dengan menyesuaikan keinginan kedua negara,” ujar Menko Polhukam.
Menko Polhukam mengatakan, rapat tadi juga mengambil kesimpulan dan kesepakatan bersama bahwa dalam penyelesaian masalah perbatasan tidak akan merugikan kedaulatan negara. Disampaikan, secara teknis memang ada beberapa data-data yang akan digunakan sebagai pakai acuan, misalnya data-data tekstual seperti peta karena lebih akurat.
“Tetapi yang pasti Indonesia dengan tim yang sudah dibentuk dari Kemendagri dan dengan dibantu oleh pemangku kepentingan yang lain semuanya sudah menjadi satu tim untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Humas Kemenko Polhukam
