SIARAN PERS No: 132/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2022
Polhukam, Jakarta – Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut pemerintah yang bersih melayani, akuntabel dan berkinerja tinggi. Untuk mewujudkannya, diperlukan keterlibatan dan komitmen dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Burlian Sjafei dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam di Jakarta, Jumat (16/9/2022). “Perlu kita pahami bersama bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelengara pemerintah menjadi lebih baik,” katanya.
Menurutnya, yang paling penting dari proses tersebut yaitu menjaga tanggung jawab dan komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, patuh dan taat pada aturan. Sehingga apa yang direncanakan benar-benar mencerminkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. “Dengan begitu masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung,” kata Burlian.
Burlian meminta kepada seluruh unit kerja baik jajaran Sekretariat Kementerian maupun Unit Kerja Deputi dapat mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya masing-masing, memperhatikan aspek reform dalam penilaian diantaranya komitmen pimpinan dalam perubahan, pembentukan budaya kerja yang positif, transformasi digital dengan memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang sudah dibangun di internal Kemenko Polhukam, efektifias anggaran, pemberian reward dan punishment.
Hadir sebagai narasumber dalam Rakor tersebut Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Hukum dan Organisasi BPOM Kurniawan Norat dan Noviana Susanti dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Humas Kemenko Polhukam RI
