Polhukam, Jakarta – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melakukan rapat evaluasi bulanan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/10/2018). Dalam rapat tersebut, ada sejumlah yang dilaporkan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan Satgas Saber Pungli.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, Komjen Putut Eko Bayu Seno menyampaikan bahwa sampai saat ini Satgas Saber Pungli telah menerima laporan pengaduan dari perideo 28 Oktober 2016 sampai 15 Oktober 2018 sebanyak 36.427 laporan atau pengaduan. Rinciannya yaitu laporan melalui SMS 1193 sebanyak 23.440, email 6.61, aplikasi website 2.877, call center 193 sebanyak 2.325, melalui surat 965, dan laporan secara langsung 179 pengaduan. Dari laporan pengaduan tersebut, masalah yang paling banyak dilaporkan yaitu terkait masalah pelayanan masyarakat (50%), pendidikan (20%), hukum (8%), perijinan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain masing-masing (5%).
“Intansi yang paling banyak dilaporkan adalah Kemendagri, Kemendibud, Polri, Kemenhub dan Kementerian ATR/BPN. Untuk daerah yang banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara,” kata Putut.
Sementara itu, laporan pengaduan masyarakat sampai September 2018 telah dilaksanakan pemilahan terhadap laporan pengaduan masyarakat yang telah masuk dengan rincian, laporan pengaduan yang tidak dapat dilanjuti menjadi kasus sebanyak 13,135, laporan yang dapat ditindaklanjuti menjadi kasus 12.372, dan laporan yang kemudian telah dilakukan pendistribusian untuk dtangani oleh UPP dan Pokja sebanyak 1.115 laporan.
“Satgas Saber Pungli dan UPP saat ini yang sudah terbentuk sebanyak 566, dengan rincian Satgas Pusat 1, Kementerian dan Lembaga baru 36 darii yang seharusnya 84, provinsi 34, kabupaten/kota 496,” kata Putut.
Putut mengatakan, kelompok kerja intelijen telah melakukan kegiatan penyelidikan pungli yang dilaksanakn oleh Satgas Saber Pungli pusat sebanyak 6 kali. Kemudian kegiatan penyelidikan dugaan pungli yang dilakukan oleh UPP Kementerian/Lembaga dan daerah sebanyak 1153 kali.
“Kegiatan kelompok kerja pencegahan, Satgas Pungli pusat telah melaksanakan 43 kali sosialisasi pencegahan pungli, sedangkan UPP Kementerian/Lembaga dan daerah sangat massif sekali, tiap hari melaksanakan kegiatan sosialisasi sehingga sampai saat ini sebanyak 239.024 kali sosialisasi pencegahan pungli,” kata Putut.
Untuk pokja penindakan Satgas, UPP Kementerian/Lembaga dan daerah telah melaksanakan 7.439 kegiatan operasi tangkap tangan, dengan jumlah tersangka sebanyak 12.146 orang. Rinciannya yaitu tindak lanjut penanganan proses lidik/sidik sebanyak 3.191 kasus, P19 40 kasus, P21 286 kasus, tahap penuntutan 3 kasus, dilaksanakan sidang 66 kasus, sudah divonis 160 kasus, SP3 28 kasus, dan 3.665 kasus diserahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan penindakan secara internal.
“Dari apa yang telah dilakukan Pokja Penindakan, jumlah barang bukti hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak Rp 320.383.285.082,00. Nilai perolehan terbesar pada UPP Kaltim yaitu Rp 298,6 miliar dan paling kecil yaitu UPP Kalimantan Utara sebanyak Rp 32 juta lebih,” kata Putut.
Untuk kelompok yustisi, kegiatan asistensi penanganan perkara pungli yang dilaksanakn oleh Satgas Saber Pungli sebanyak 3 kali. Kemudian kegiatan asistensi penangan perkara pungli yang dilakukan sebanyak 1384.
“Ke depan, upaya-upaya yang akan kami lakukan adalah penataan dan memaksimalkan personil yang ada di setiap kegiatan, memaksimalkan koordinasi melalui sarana komunikasi dan pemanfaatan saran sistem TIK yang tersedia, memaksimalkan program kegiatan Satgas Saber Pungli tahun 2018, memanfaatkan sarana dan pra sarana infrastruktur sistem di Kemenko Polhukam yang ada, mensinergikan Satgas pusat dan daerah bersama instansi terkait dalam mewujudkan sistem pencegahan pungli,” kata Putut.
Turut mendampingi Ketua Satgas Saber Pungli, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Muhammad Husni, Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widianto Poepoyo, Sekretariat Satgas Saber Pungli Mayjen TNI Rudianto, dan Kepala Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Asep Kurnia.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
