SIARAN PERS No: 144/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2022
Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas keberhasilan ini, Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan untuk kategori pelaporan keuangan instansi pemerintah kepada Kemenko Polhukam.
Apresiasi opini WTP ini diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 untuk kategori Raihan Opini WTP minimal 15 kali dan 10 kali berturut-turut, yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (22/9/2022) lalu. Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan atas Laporan Keuangan Tahun 2021.
“Tentu kita berharap tidak hanya sekedar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrument keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Sri Mulyani.
Pemerintah mengharapkan terwujudnya komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang makin sehat. Pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara.
Sekretaris Kemenko Polhukam Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, yang mewakili Kemenko Polhukam menerima penghargaan WTP yang diberikan oleh Menteri Keuangan tersebut menyampaikan, “Kami merasa bangga dan senang atas penghargaan dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini.”
Menurut Sesmenko, perolehan Opini WTP ini merupakan pencapaian luar biasa dan kerja keras seluruh unit kerja yang telah begitu teliti mencatat seluruh aset dan laporan keuangan dengan baik. Ia pun memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berjuang untuk keberhasilan capaian Opini WTP ini.
“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergitas seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam dalam menyajikan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan tentang Pengelolaan Aset Negara. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan aset-aset pemerintah,” kata Sesmenko di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (28/9/2022).
Mantan Pangdam VI/Mulawarman ini mengatakan bahwa predikat WTP ini membuktikan jika Kemenko Polhukam dalam menentukan kebijakan anggaran dinilai mampu melaksanakan dengan baik, pengungkapan informasi di laporan keuangan disajikan secara jelas dan detil, sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan baik, dan pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap predikat tersebut dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Satu hal yang perlu terus ditanamkan dan dilaksanakan adalah komitmen bersama untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang professional,” kata Sesmenko Teguh Pudjo.
Penghargaan Opini WTP ini diperoleh Kemenko Polhukam sejak tahun 2008, dimana sudah dijabat oleh enam Menko yakni Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Emah Liswahyuni mengatakan, pada dasarnya penilaian oleh BPK ini berasal dari laporan keuangan, sinergitas keuangan, serta barang milik negara. Ketiga komponen ini yang membuat penilaian dari BPK untuk menentukan predikat WTP.
“Kami bersyukur bahwa Kemenko Polhukam tetap terus berkomitmen untuk menjaga predikat WTP ini karena terbukti sudah 14 kali berturut-turut kami mendapatkan predikat ini. Kami berharap dengan adanya predikat ini bisa menjadikan kinerja kami lebih baik lagi, serta dapat meningkatkan inovasi khususnya terkait dengan transparansi laporan keuangan yang ada di Kemenko Polhukam,” kata Emah.
Humas Kemenko Polhukam RI
