SIARAN PERS NO. 105/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2023
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk membangun kesadaran bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat Indonesia. Oleh karenanya, peran elit politik sangat dibutuhkan untuk membangun pemilu yang damai.
“Saatnya membangun kesadaran bersama, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi karena hal itu adalah penting. Oleh karena itu, peran para elit politik terutama dalam konteks hari ini adalah partai politik untuk menjadi teladan dalam membangun pemilu yang damai,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci pada Forum Diskusi “Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat” di Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/9) yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristanto, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof Ali Safaat.
Hadir pula Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum daj HAM, Dr Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol Rudolf Albert Rodja, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Marsda TNI Arief Mustofa, dan para Staf Khusus Menko Polhukam.
Menko Polhukam juga meminta publik untuk menyadari ketika adanya politik identitas. Karena mereka sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan, sehingga cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan bangsanya.
“Politik identitas itu beda dengan identitas politik. Kalau identitas politik masing-masing kita punya Pak Hasto PDIP, Abu Bakar PKS, itu identitas politik. Tapi kalau politik identitas itu satu identitas yang digunakan berdasar ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun berharap masyarakat mampu menilai calon terbaik yang sekiranya mau mendengar aspirasi rakyat, bukan hanya aspirasi kelompoknya saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan berpolitik agar proses demokrasi lima tahunan yang penuh dengan keberagaman berjalan secara demokratis dan bermartabat.
“Calon yang terbaik itu di manapun di dunia ini tidak ada karena yang kita pilih manusia. Tetapi Pemilu ini adalah untuk memilih yang terbaik di antara orang-orang yang sama-sama punya kejelekan yang lebih sedikit. Kejelekannya yang dipilih berdasarkan ukuran-ukuran aspirasi kita,” kata Mahfud MD.
“Oleh karenanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para akademisi, dan para mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dengan menggunakan hak pilihnya, menggunakan keilmuannya, menggunakan ketohonannya, sehingga pemilu yang bermartabat dengan menghargai keberagaman dapat benar-benar terwujud di Indonesia,” sambungnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristanto mengatakan bahwa partai politik harus melakukan mitigasi. Setiap calon presiden harus membangun politik yang sejuk. “Pentingnya penegakan disiplin dari aktor politik. Disiplin sangat penting, sehingga perlu sanksi social dari sipil society apabila terjadi pelanggaran disiplin,” kata Hasto.
Politisi PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partai politik harus punya komitmen yang sama bagaimana pemilu 2024 betul-betul bisa sejuk, bisa mempersatukan, bisa menghindari politik identitas. “Jadi kita akan junjung tinggi pemilu dengan riang gembira dan mempersatukan bangsa,” katanya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, politik identitas akan muncul ketika identitas dia terancam saat ingin menjadi pemenang. Menurutnya, ini yang harus dijawab para elit bahwa apa yang diperjuangkan tidak menimbulkan ancaman.
“Penting bagi tim pemenangan menyampaikan ke bawah bahwa program ini untuk kita semua. Ini yang buat kami optimis bahwa demokrasi tahun 2024 mendatang akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya,” kata Ahmad Muzani.
Sementara itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy menegaskan bahwa pimpinan lah yang harus memberikan suasana kesejukan. Menurutnya, kalau pimpinan mengarahkan benar, tidak aneh-aneh, tidak bikin sulit, maka akan mudah semua urusan Republik Indonesia ini. “Saya yakin Pemilu akan datang menyemangatkan,” katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Sugeng Purnomo mengatakan acara ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang bermartabat dengan menjunjung tinggi asas Luber Jurdil.
“Forum diskusi hari ini kami mengangkat tema Keberagaman Masyarakat Indonesia Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat yang merupakan salah satu kunci dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena pengelolaan keberagaman masyarakat dengan segala potensi kerawanannya merupakan tanggungjawab bersama seluruh stakeholder Pemilu, ini adalah konsekuensi atas dianutnya kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana yang diamanatkan konstitusi,” kata Sugeng.
Oleh karenanya, melalui forum ini Kemenko Polhukam ingin menyampaikan pesan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat mengejawantahkan Kedaulatan Rakyat yang mencerminkan keterwakilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan berbagai identitas sosial budaya. Dengan begitu, pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang mencerminkan kebutuhan kolektif rakyat Indonesia. (*)
