POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Menko Polhukam : Satgas Saber Pungli Terima 10.520 Laporan Aduan

By 25 Nov 2016 09:04Berita
whatsapp-image-2016-11-25-at-06-48-03

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, hingga 22 November 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 10.520 laporan pengaduan pungutan liar.
Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto saat menggelar konfrensi pers, di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Kamis (24/11/2016). “Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera, hal tersebut sesuai dengan tujuan Satgas Saber Pungli untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli” katanya.

Lebih lanjut Menko Polhukam menjelaskan, laporan tersebut berasal dari 2.949 laporan lewat pesan SMS ke nomor 08568880881, 4.405 laporan SMS ke nomor 1193, 1.241 laporan pungli lewat surat elektronik lapor@saberpungli.id, 743 laporan telepon ke nomor 193/082112131323.

 Kemudian, sebanyak 1.123 laporan lewat aplikasi android, tujuh laporan langsung ke Sekretariat Satgas Saber Pungli serta 52 laporan lewat surat pos.   Sebagian laporan tersebut telah direkomendsikan oleh Pokja Satgas Saber Pungli kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian/Lembaga dan daerah, untuk ditindak lanjuti.

Saat ini Sekretariat Satgas Saber Pungli sedang mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan tugas, yakni buku panduan, rencana aksi hingga enam bulan ke depan (November 2016-Mei 2017), format laporan mingguan dan bulanan, kelengkapan administrasi untuk tenaga ahli.   Sejak dikukuhkan pada 28 Oktober 2016, posko sementara Satgas Saber Pungli sudah berjalan dan siaga selama 24 jam dengan 15 orang operator. “Kelengkapan peralatan informasi teknologi sedang dalam proses pemenuhan,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, satgas itu beranggotakan 236 orang yang terdiri dari sembilan unsur kementerian/lembaga yaitu Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, Ombudsman RI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli antara lain; Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) kementerian/lembaga dan daerah telah melakukan operasi tangkap tangan di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jembatan Timbang Sulawesi Selatan, Kantor Dinas Pemerintah Daerah NTT, Kantor Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kantor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Subang, suap cetak sawah Kalimantan Barat dan Dinas Pertanian Sumatera Barat.

Sementara Satgas Pusat terus melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat. Satgas Saber Pungli juga telah membuat video pemberantasan pungli untuk disebarluaskan melalui media sosial.

Menko Polhukam  menuturkan sebanyak tujuh  Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP ) kementerian/lembaga dan 22 UPP provinsi telah terbentuk.   Tujuh UPP kementerian/lembaga tersebut adalah UPP Kepolisian RI, UPP Kemkumham, UPP Kementerian Komunikasi dan Informatika, UPP Kemdagri, UPP BIN, UPP Badan Pengawas Pemilihan Umum, UPP Badan Pengawas Obat dan Makanan.

22 Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)  provinsi yang telah terbentuk yakni di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Timur, DIY, Kepulauan Riau, Jawa Barat.   Kemudian, UPP Provinsi Kalimantan Barat, Aceh, Gorontalo, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Maluku Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Papua Barat, Kalimantan Tenggara, dan Bali.

Hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Ketua Satgas Saber Pungli, Sekretaris Satgas dan para Deputi Kemenko Polhukam.

Join the discussion 8 Comments

  • mokhammad ifandi says:

    Assalammualaiku Wrb
    Kami dari wali murid SD jatisawit 3 kecamatan bumiayu kab.brbes ada suatu pungli yang terselubung dengan dalih pembelian buku pelajaran yang dilakukan setiap 1 { satu } bulan, misalnya : di SD lain pembelian buku pelajaran harga Rp. 8.000 tapi di SD jatisawit 3 harga RP. 10.000. pembelian buku seperti wajib.maka kalau dihitung jumlah murid rata rata per kelas 30 jadi Rp. 60.000 X 5 kelas = 300.000. kali fektif sekolah 8 bulan jadi Rp. 480.000. hal ini yang kami ingat mulai anak kami kelas 2. mukin sebelumnya.
    Wassalammualaiku Wrb

  • ALI SURAHMAN says:

    MOHON DIPERIKSA ADANYA DUGAAN PUNGLI HARI JADI MAJALENGKA , TIAP KADES DIPUNGUT RP 2 juta, padahal DANA ULTAH MAJALENGKA SUDAH ADA DI APBD MAJALENGKA

  • Dedi hermansyah says:

    Mohon di tanggapi dan di respon saya ingin bertanya ,penjelasan dan solusi 1polkam telah membuat program yg sangat bagus tentang pungli salah satunya tentang iuran pramuka? Pertanyanya adalah iuran yg seperti apa dan bagaimana karna tidak ada rincian yg jelas dan detal? Karna di keputusan presiden RI tentang ,Ad ART gerakan pramuka no 11 tahun 2013 BAB VIII tentang pendapatan dan kekayan pasal 126 dan pasal 127 ada iuran angota pramuka, mohon dijelaskan biar tidak rancu kepihak sekolah masyarakat dan orang tua murid, dan juga saya minta solusi karna bnyak kegiatna pramuka sedangkan dana sekolah tergatung dana apnb,bos dan selalu bilang tak dana,mohon solusinya sekian dan trima kasih

  • Maman suherman sorong papua barat says:

    Saya pa herman di sorong papua barat mau melaporkan smpn 03 kab sorong papua barat telah melakukan pemotongan dana kip secara se pihak tanpa sda musawarah data yang saya laporkan di lengkapi kwitansi dari sekolah dana yang di potong katanya biayya konsumsi guru untuk menghadapi ujian sebesar 200 ribu untuk klas 3 dan pemaksaan pembelian buku sebesar 300ribu untuk mengawal laporan ini saya punya bukti pembayaran dan di cap pihak sekolah tolong pa jumlah murid sekolah tersebut 300 siswa kami mohon reallisasi atas laporan ini karna betul betul memerlukan perhatian terima kasih dan kalaw di perlukan untuk bukti saya punya data kwitansi pemotongan dana kip terima kasih sebelumnya

  • Iksan says:

    Mohon di tidak lanjuti pungutan liar di kapal penyeberangan ASDP asurabaya – lembar: pd tgl 26 desember 2016 sy iksan berserta keluarga menumpang kapal lagundi dari sby ke lembar kami rsk dpt tempat duduk penuh. Namun , namun terdapat salah satu ruangn dikapal byk kursi yg losong namun tidak boleh ditempati karna sdh di sewa oleh club mobil pajero yg touring kelombok, akhir nya kami sekeluarga tidur di geladak terbuka menyewa kasur, padahal kasur itu gratis . kami merasa diperlakukan tdk adil oleh kru kapal lagundi. Utk pelayanan makan pun kami di bedakan dgn club pajero , telat pembagiannya

  • suherman says:

    Mohon ditanggapi pengaduan saya beberapa waktu yang lalu mengenai pungli di SMA N 17 Kab.Tangerang, karena saat ini anak kami dimintai pungutan lagi sebesar Rp 250.000/siswa untuk biaya 2 jam tambahan pelajaran (les) dan dipungut Rp 300.000/siswa untuk biaya perpisahan (kenang-kenangan/cindera mata) buat sekolah.

  • husin rayesh m says:

    sy minta difollow up laporan saya di lapor.go.id , menkeu ttg penggelapan pajak oleh RS Onkologi Surabaya menggunakan nama saya sebeaar 6 M, ini terkait peran dirjwn pajak sdr Ken ketika menjabat sbg kaknwil di Surabaya, PN Surabaya sudah membuktikan RS bersalah, pajak diam saja! aneh! bukti2 sy punya kalau ada hub khusus dirjen dgn pemilik RS

  • tarsicius wahyu widodo says:

    Saya wahyu security di yayasan , apakah pungli juga termasuk pada sekolah swasta pak. kalo negeri jelas karena dapat subsidi dari pemerintah. Tolong diperjelas Pak. Pokoknys saya salut adanya SABER PUNGLI PAK, Tapi jgn hangat 2 tahi kuku aja Pak. banyak laporan gak ditindak lanjuti secepatnya..jgn laporan dari rakyat hanya sekedar jadi komik aja. Selamat bertugas Pak.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Polhukam : Satgas Saber Pungli Terima 10.520 Laporan Aduan