7 Poin Penting Menko Polhukam Terkait Kerusuhan di Papua dan Papua Barat
#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan tujuh poin penting terkait kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat. Menko pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada awak media karena telah menyebarkan informasi yang faktual sehingga bisa mengeliminasi berita-berita simpang siur dan berita hoax yang justru mengganggu persaudaraan sebagai bangsa.

“Kita baru saja memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Kita baru beberapa hari yang lalu melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 di semua daerah secara meriah, secara khidmat, dan berarti, yang salah satu tujuannya untuk mengingatkan kita akan persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal kemerdekaan untuk tetap dirawat dan terpelihara,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Situasi Keamanan Papua dan Papua Barat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.

Kedua, pemerintah tentu menyesalkan dengan adanya insiden yang saat ini sedang berkembang tentang pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur yang disusul dengan pernyataan-pernyataan negatif oleh oknum-oknum dan ternyata memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat. Pernyataan tersebut dianggap mengganggu kebersamaan, dan persatuan kita sebagai bangsa.

“Ketiga, telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa itu, dan juga akan kita usut secara tuntas dan adil siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan-kepentingan yang negatif,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Keempat, pemerintah memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang secara terbuka telah menyatakan maaf atas apa yang terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di wilayah Jawa Timur itu. “Tadi pagi saya juga melakukan telpon dengan Gubernur Jawa Timur, ibu Khofifah dan beliau menyatakan pernyataan maaf terbuka, ini pernyataan yang tulus dan ikhlas,” kata Menko Polhukam Wiranto.

“Kelima, saya juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menyampaikan pernyataan dan himbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Menko Polhukam juga memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat yang ternyata telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. “Saya tadi juga sudah telpon dengan Forkompinda di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat, Manokwari telah dapat ditenangkan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Keenam, kepada seluruh masyarakat, Menko Polhukam menghimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan, kedamaian dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat.

“Ketujuh, pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri, kita juga menginstruksikan untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat kita,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengimbau kepada Kepala Daerah untuk hati-hati dalam membuat statement. Karena menurutnya, statement sekecil apapun kalau emosional dan tanpa terkendali bisa menimbulkan oppini yang berbeda dan kesalahpahaman seperti yang terjadi di Manokwari dan Jayapura.

“Ya kan di beberapa kota banyak para pelajar, mahasiswa dari Papua ada di Yogya, Makassar, Salatiga kemudian Jakarta sendiri. Saya minta termasuk diri saya untuk hati-hati dalam membuat statement karena statement sekecil apa pun kalau emosional tanpa terkendali itu bisa menimbulkan opini yang berbeda dan bisa menimbulkan kesalahpahaman seperti yang terjadi di Manokwari dan Jayapura,” katanya.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel