BeritaMenko Polhukam

Menko Polhukam : Politik Harus Mencari Keseimbangan Baru

Oleh 24 Feb 2020 Februari 25th, 2020 Tidak ada komentar
Menko Polhukam : Politik Harus Mencari Keseimbangan Baru
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No : 53/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2020

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa dalam politik harus mencari keseimbangan baru. Misalnya, jika dulu pada zaman Orde Baru money politic ada di DPRD, sekarang pindah ke pimpinan partai.

“Kalau dulu money politic ada di DPRD, sekarang pindah ke pimpinan partai. Ngga bayar ke DPRD tapi bayar ke pimpinan partai, mahar namanya,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD saat menjadi pembicara di Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Menko bercerita, pada zaman Orde Baru posisi DPRD secara struktural ketatanegaraan sama dengan sekarang. Bunyinya bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala daerah dan DPRD.

Namun waktu itu dianggap buruk, DPRD dianggap sebagai alat pembenar kehendak pemerintah pusat. Misalnya di dalam menentukan pimpinan DPRD atau Kepala Daerah, DPRD hanya memilih tapi tidak menentukan.

“DPRD hanya menjadi alat pembenar pemerintah pusat. Maka pada awal reformasi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD adalah lembaga legislatif daerah yang kedudukannya sejajar dengan kepala daerah. DPRD bisa meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah dan bisa menjatuhkan kepala daerah di tengah jalan. Tapi demokrasi dianggap kebablasan karena dalam prakteknya, karena ketua atau kepala daerah dipilih oleh DPRD pada awal-awal reformasi itu muncul money politic,” kata Menko Polhukam.

Baca juga:  Kejaksaan Dari Masa Ke Masa

“Itulah sebabnya untuk jabatan Gubernur gampang sekali orang bayar 5 miliyar. Transaksinya dibayar di hotel. Itulah dosa politik DPRD,” sambungnya.

Akibatnya, kata Menko Polhukam, DPRD sekarang terkena imbasnya. Bahkan melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

“Satu, dia bagian dari pemerintah daerah dan kedua, pemilihan kepala daerah langsung biar tidak ada money politic. Itu terjadi tahun 2004 karena kemarahan kita,” katanya.

Meski begitu, menurutnya, keadaan tidak menjadi lebih baik. Money politic justru berpindah ke pimpinan partai.

“Inilah uji coba politik kita, kita harus bersabar. Kalau sekarang kita mengalami ketika DPRD tidak diberi kekuasaan seperti zaman Orde Baru, ketika diberi kekuasaan menjadi kebablasan kita harus mencari keseimbangan baru. Politik itu begitu, mencari keseimbangan baru,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel