POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Menko Polhukam: Kelompok Santoso Sudah Terdesak

By 14 Mar 2016 08:57Berita
menkopolhukam-luhut-setkabb5cD6

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan  mengadakan jumpa wartawan pada Jumat (11/3) di kantor Kemenko Polhukam. Pada pertemuan tersebut Menteri Luhut memaparkan perkembangan terbaru yang terjadi untuk beberapa isu,seperti penanggulangan kebakaran hutan, situasi terahir di Poso, dan masalah terorisme.

Menko Polhukam mengatakan informasi terakhir menunjukkan bahwa teroris Santoso dan kelompoknya di Poso, Sulawesi Tengah, sudah semakin terdesak. “Kami berhasil memojokkan mereka ke lokasi yang lebih kecil, hanya berjarak lima kilometer kali lima kilometer saja,” ujar Menko Polhukam.

Menteri Luhut menjelaskan Polri dan TNI melalui operasi Tinombala sudah membentuk tim-tim kecil untuk membatasi gerak Santoso dan kelompoknya yang melakukan taktik perang gerilya. Polri juga telah memutus rantai logistik kelompok tersebut. Dengan menyempitnya ruang gerak kelompok ini, Menteri Luhut memperkirakan Santoso akan  semakin terdesak dan akan terpaksa menyerahkan diri. Namun Menko Polhukam mengatakan bahwa ia menyadari kelompok Santoso tidak akan menyerah begitu saja.

“Kami sudah mempersiapkan semuanya untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di sana,” ujar Menko Polhukam.

Mengenai dampak dari rencana AS untuk menutup penjara Guantanamo, Menko Luhut mengatakan ia sudah mendapat signal yang kuat dari sumber di Pemerintahan AS bahwa narapidana terorisme asal Indonesia Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin, tidak akan dikembalikan ke Indonesia. Hambali dianggap bertanggungjawab atas peristiwa bom Bali tahun 2002. “Hambali waktu ditangkap paspornya Spanyol dan mereka (AS) tidak memiliki rencana untuk mengembalikan Hambali ke Indonesia,” ujar Menko Luhut.

Mengenai status Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dinaikkan statusnya menjadi setingkat Menteri, Menko Polhukam menjelaskan, status BNN nantinya akan sama seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lemhanas atau lembaga lain yang posisinya setingkat menteri. Ini adalah komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas narkoba.

“Kepala BNN tidak dilantik lagi oleh Kapolri, dan badan ini akan berada di bawah koordinasi Polhukam, sama dengan BNPT dan Lemhanas. Presiden memiliki komitmen yang amat tinggi dalam pemberantasan narkoba,” tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah ingin BNN menjadi lembaga yang mandiri dan independen, agar lebih leluasa dalam menjalankan perannya dalam memerangi Narkoba.

Ketika ditanya mengenai keputusan Gubernur DKI, Ahok yang memutuskan untuk maju melalui jalur independen, Menteri Luhut menyatakan tidak masalah. “Disebut deparpolisasi? Tidaklah… Kita lihat saja, ini kan suatu proses yang membuat kita memasuki era baru dimana kejadian itu  akan menyentil parpol-parpol itu agar lebih profesional lagi,” ujar Menko Polhukam  seraya memuji Ahok yang menurutnya mempunyai kecerdasan dan kearifan dalam memimpin.

Menjawab pertanyaan tentang lebih dari 200 anggota DPR yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, Menko Polhukam mengatakan bahwa pemimpin harus  memberikan contoh yang baik. Mereka harus menyesuaikan perkataan dengan perbuatan.

“Mengenai laporan keuangan (LHKPN), saya sudah serahkan laporan saya dua kali. Yang pertama saat jadi Kepala Staf Kepresidenan, dan yang kedua saat saya menjadi Menko Polhukam,” kata Menteri Luhut.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Polhukam: Kelompok Santoso Sudah Terdesak