Berita

Menko Polhukam : Budaya ABS Dengan Presiden Saat Ini Sulit

Menko Polhukam : Budaya ABS Dengan Presiden Saat Ini Sulit
#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Banjarmasin – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah pernyataan salah satu calon Presiden yang menyebutkan jika laporan yang diberikan TNI dan Polri kepada Presiden RI hanya ‘asal bapak senang’ atau ABS. Karena ia sendiri juga melakukan satu cek dan ricek untuk memastikan laporan tersebut.

“Saat ini saya kira kalau ada tuduhan bahwa TNI itu ABS dengan Presiden sehingga laporan-laporannya tidak berdasar, laporannya tidak faktual saya kira sulit sekali. Karena saya sendiri sebagai menteri yang mengkoordinasikan TNI dan Polri, saya mengamati betul, ikut melaksanakan check recheck and check again, sama dengan Presiden,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (3/4/2019).

Menurut Menko Polhukam, Presiden sendiri untuk mendapatkan laporan dari TNI dan kepolisian tidak ditelan mentah-mentah, namun ditanyakan kepada menteri terkait dan kemudian juga melakukan cek pribadi, check on the spot, dalam rangka check recheck and check again, cari satu second opinion bener atau tidak laporan itu.

“Presiden selalu begitu, Pak Jokowi selalu begitu,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Wiranto, kalau ada ABS atau laporan palsu maka akan sulit sekali. Karena Presiden Jokowi tahu persis sebenarnya yang dilaporkan itu memang ada buktinya di lapangan.

“Jangan sampai nanti ada satu generalisir bahwa kultur TNI adalah ABS, ini yang saya harus jawab. Kalau jawabannya Pak Prabowo dulu waktu bertugas seperti itu saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya pada saat saya masih menjadi Panglima TNI pun ABS itu akan sulit masuk dalam konteks kebijakan nasional karena mesti kita cek dan ricek lagi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga menjelaskan mengenai teknologi yang ada di Indonesia. Dikatakan, dalam UUD 1945 ada empat misi yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Misi ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas pemerintah dan Presiden. Oleh karena itu harus mengikuti perkembangan teknologi maju, seperti digital dan 4.0 agar tidak ketinggalan.

“Bangsa yang cerdaslah yang akan memenangkan persaingan global, bukan kita hanya mengandalkan sumber daya alam tapi sumber daya manusia yang tercerahkan. Itu merupakan satu human capital, kapital dari sumber daya manusia yang cerdas,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menurutnya, untuk melaksanakan itu maka dibutuhkan satu usaha dan kebijakan. Ia mengaku heran dengan pihak yang menyatakan menggunakan teknologi kuno saja asal tidak hutang. Ia mempertanyakan negara mana yang tidak berhutang sekarang? Negara Amerika yang sangat besar, Jepang, dan China pun memiliki hutang yang banyak.

“Ada utang tapi utang dalam rangka investasi, utang dalam rangka membangun sumber daya manusia yang cerdas sehingga nanti feedback nya itu menguntungkan karena nanti punya investasi kecerdasan manusia, punya investasi teknologi, punya kemampuan bersaing, tatkala bangsa ini mempunyai kecerdasan yang cukup bersaing dengan negara lain kita tidak usah membeli otomatis, tidak usah menjadi pasar. Nah ini sebenarnya yang saya ingin luruskan, saya lebih memilih mencerdaskan kehidupan bangsa karena tugas atau misi pemerintah itu, atau realitas dalam persaingan global memang kita harus cerdas sebagai bangsa. Kalau pakai teknologi kuno terus bagaimana? Nah sekarang saya kira saya tidak sependapat dengan itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Terkait

Komentar

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel