Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap pelaksanaan pemilihan umum 2019 mendatang dapat berhasil karena persiapan yang matang. Menurutnya, pemilu merupakan momen yang sangat penting sehingga dibutuhkan cek dan ricek berkali-kali.
“Pertama harus ada kesiapan kita untuk event itu. Pemilu itukan penting sekali, strategis. Berarti kesiapan kita harus cek, kalau kita dulukan check, recheck and check again,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam Rakornas Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Menurut Menko Polhukam, pemeriksaan terhadap persiapan logistik pemilu tidak cukup hanya sekali dilakukan. Tetapi harus dilakukan berulang kali hingga sempurna.
“Kalau ada yang masih kurang, masih ada waktu untuk kita perbaiki apakah itu aturan-aturan mainnya, apakah itu tehnik-tehnik untuk pengumpulan datanya atau tata cara perhitungannya. Itu masih bisa diperbaiki,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam juga mengatakan, kelengkapan kekurangan dalam persiapan Pemilu 2019 harus kembali diperiksa. Sebab satu hari pemungutan suara akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.
“Kotak suaranya, TPS-TPS-nya saya kira kita perlu cek ulang. Sehingga hari H nanti pada saat pencoblosan 17 April 2019 semuanya bisa berjalan tertib, lancar, aman, jujur dan adil,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga menyampaikan adanya potensi kerawanan dalam pemilu mendatang. Diantaranya yaitu penyebaran informasi tidak benar atau hoax dan penggunaan politik identitas.
Untuk politik identitas, menurut Menko Polhukam berpotensi terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga agar tidak terjadi kerumitan dalam tahapan tersebut.
Kemudian, hoax dan propaganda juga dapat menjadi potensi kerawanan pemilu. Menko Polhukam menyarankan agar masyarakat dapat menyaring informasi yang diterima.
“Hoax dan propaganda, ini susah, karena kemampuan kita melawan hoax sudah ada tapi belum cukup,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
