JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengingatkan aparat gabungan TNI dan Polri bahwa mereka tidak sedang menghadapi musuh ketika menjalankan tugas pengamanan pada Pilkada DKI putaran kedua ini. Karena yang dihadapi aparat adalah rakyat.
“Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat,” kata Menko Polhukam Wiranto saat memberikan pembekalan kepada petugas Pengamanan TPS TNI dan Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Prov. DKI Jakarta tahun 2017 di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa (18/4).
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif agar kehadiran puluhan ribu aparat tidak menciptakan suasana intimidatif. Meskipun, aparat juga harus tetap bersikap tegas jika menghadapi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada.
“Saya hanya berpesan, sebagai aparat keamanan, dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa. Karena itu jaga netralitas kita sebagai aparat keamanan, sebagai penyelenggara pemilu,” kata Menko Polhukam.
Menko Polhukam juga meminta kepada seluruh masyarakat bahwa Pilkada DKI merupakan milik kita bersama sehingga harus dijaga dengan baik. Ia juga menghimbau kepada masyarakat lain di luar DKI jangan berbondong-bondong masuk ke DKI agar pelaksanaan pilkada dapat terawat dan terjaga.
“Aparat keamanan, penyelengara pemilu, pemerintah sebagai fasilitator akan laksanakan kewajiban sebaik-baiknya. Dan saya ingatkan jangan sampai ada pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu, mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya menyiapkan personel pengamanan sebanyak 65.000 dari unsur TNI, Polri, dan anggota Pelindung Masyarakat (Linmas). Untuk anggota Linmas-nya sendiri ada 26.000, sisanya lebih kurang 36.000 dari kekuatan Polri yang diturunkan lebih kurang 20.000 dan dari TNI lebih kurang hampir 15.000.
Dijelaskan, sebagian besar aparat keamanan yang sudah ditempatkan di TPS sebanyak 34.000. Masing-masing hampir 17.000 dari Polri dan 17.000 dari TNI. Untuk kekuatan yang standby, 10.000 dari Polri, 9.600 yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam.
“Kemudian, masih ada kekuatan lain cadangan, yang di bawah kendali langsung Kapolri, di tingkat Mabes, maupun ada juga yang langsung di bawah kendali bapak Panglima,” kata Tito.
Terkait dengan massa yang dari luar, Kapolda Metro dan Kapolda yang lain di Jawa dan Sumatera, sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan pengamanan dengan dasar diskresi. Bila memang itu ditujukan untuk kepentingan politik DKI Jakarta, maka aparat akan melakukan pengamanan.
“Apalagi jika sampai ke TPS, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang disebut diskresi kepolisian, yaitu memberi kewenangan kepada seluruh anggota kepolisian, untuk dapat menilai, kemudian memberikan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik. Ini kita lakukan untuk menjamin ketentraman,” kata Tito.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta aparat untuk memahami tugas yang harus dilakukan dan tidak dilakukan sehingga semua masyarakat merasa aman.
“Lakukan tugasmu, pelajari betul, apabila kamu melaksanakan tugas sesuai prosedur apapun tugasnya dalam mengamankan pilkada maka saya yakin kamu tidak akan duduk di meja hijau. Jadi jangan ragu,” kata Gatot.
Besok (19/4), seluruh warga Jakarta akan melaksanakan pemungutan suara dalam Pilkada DKI putaran kedua. Pilkada akan dilaksanakan pada pukul 07.00 hingga pukul 13.00.
Humas Kemenko Polhukam
