Polhukam, Surabaya – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi dan monitoring terkait desk penanganan gangguan keamanan dalam negeri (PGKDN). Disimpulkan bahwa keberadaan desk ini dinilai efektif untuk mengurangi konflik yang terjadi di dalam negeri.
“Saya mengapresiasi kinerja desk ini. Target kita secara kuantitas sudah tercapai, dari sisi penyerapan anggaran. Tapi yang terpenting kontribusi yang kita berikan untuk negara ini dengan adanya desk ini, sehingga setiap konflik yang terjadi di dalam negeri bisa berkurang,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol Carlo Brix Tewu di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/11/2018).
Hal-hal yang ditangani dalam desk ini diantaranya yaitu konflik berlatarbelakang sara dan hubungan industrial, konflik pertambangan, dan konflik berlatarbelakang lahan dan kehutanan.
Meski demikian, Carlo meminta agar beberapa subdesk tetap menjadi perhatian. Misalnya saja soal pendirian rumah ibadah.
“Masalah ini memang sensitif tapi kita tetap harus menyelesaikannya,” kata Carlo.
Kedua, masalah pertambangan yaitu penambangan emas tanpa izin (PETI). Menurut Carlo, diperlukan penguatan Forkompinda untuk penyelesaian konflik ini. “Dari penanganan konflik pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan tapi belum terimplementasi di daerah,” kata Carlo.
Terakhir, masalah proyek strategis nasional. Menurut Carlo, banyak kebijakan itu terhambat karena regulasi, komitmen Pemda, dan sebagainya. Oleh karena itu, Desk PGKDN akan merumuskan penanganan konflik-konflik itu untuk segera dilaporkan ke Presiden.
“Kita rumuskan itu sehingga saat dilaporkan ke Presiden betul-betul bermanfaat keberadaan desk ini,” kata Carlo.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Agama, Ibnu Hasan Mochtar menilai bahwa keberadaan desk ini bagi Kemenag sangat berguna dan efektif. Dikatakan, pada tahun 2015-2016 jumlah konflik yang ada cukup banyak, namun setelah adanya desk langsung turun drastis. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan jumlah konflik yang berhasil diselesaikan tersebut.
“Termasuk khusus untuk konflik sara beberapa kasus terselesaikan, walaupun masih ada beberapa lagi yang belum tapi sudah mengarah untuk dapat diselesaikan,” kata Ibnu.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
