Menko PolhukamBerita

Menko Polhukam Apresiasi Langkah Kapolri Merespons Publik Terkait Kasus Brotoseno

Dibaca: 31 Oleh Friday, 10 June 2022June 15th, 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 06 11 at 2.02.50 AM
#KemenkoPolhukam 
SIARAN PERS No. 74/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2022
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan merevisi peraturan sehingga memungkinkan peninjauan kembali hasil sidang etik. Ini terkait dengan kasus AKBP Brotoseno yang menjadi perhatian dan sorotan publik.
Hal ini disampaikan Menko Mahfud MD saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswi asal Indonesia dalam dialog antara Menko Polhukam dengan masyarakat Indonesia di Den Haag, Belanda, Jumat (10/6).
Usai menjadi khatib salat Jumat di masjid Al Hikam, Menko Polhukam Mahfud MD yang didampingi Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas, mengadakan dialog dengan masyarakat Indonesia di Den Haag, termasuk dengan para pelajar dan mahasiswa Indonesia disana.
“Polri merespon dan berkoordinasi dengan saya sebagai Ketua Kompolnas, yang pada akhirnya hasilkan keputusan Kapolri yang bagus. Pertama, akan merevisi kembali putusan tentang pengangkatan Brotoseno. Kedua, mengubah peraturan Polri dan membuat peraturan Kapolri. Saya katakan itu bagus, itu responsif. Saya sebagai Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas sangat mengapresiasi,” papar Mahfud menjawab pertanyaan.
Menurut Mahfud, langkah yang diambil oleh Kapolri sudah sejalan dengan hasil rapat Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas dengan pimpinan Polri pada tanggal 3 Juni lalu di Kantor Kemenko Polhukam. “Ketika itu, disepakati bahwa Polri akan melakukan revisi aturan,” tambah Menko Polhukam.
Sementara itu, tanggal 8 Juni yang lalu, kepada media massa, Kapolri dengan tegas mengatakan Polri berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, ia selalu memperhatikan dan menyerap aspirasi publik soal Brotoseno.
Sebelumnya, Kapolri telah menyerap berbagai masukan masyarakat, serta arahan dari Menko Polhukam, Kompolnas, dan sejumlah ahli pidana terkait penyelesaian kontroversi kembali bertugasnya Brotoseno. (*)

Terkait

Kirim Tanggapan