Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukm) Mahfud MD mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan jaringan telekomunikasi aman mandiri atau Jaringan Aman Mandiri (JAM).
“Kita akan membuat suatu jaringan, nama sementara ini Jaringan Aman Mandiri. Itu jaringan frekuensi dan sebagainya, itu belum terkoordinasi dan (saat ini kita) masih pakai jaringan komersial,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD kepada awak media di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/12/2019).
Menko Polhukam menjelaskan tekait Jaringan Aman Mandiri, di mana jaringan komersial yang sudah ada saat ini masih belum sepenuhnya aman atau dapat di sadap serta akan mengalami masalah jika perusahanannya sedang bermasalah atau gangguan jaringan.
“Dengan jaringan komersial itu, company-nya itu macet, kita ikut macet, dan itu bisa disadap, bisa kena operasi intelijen. Ini mau bikin yang mandiri, apapun namanya,” terang Mahfud MD usai mengadakan RPTM bersama Menkominfo dan Kepala BSSN di Kemenko Polhukam.
Menurut Menko Polhukam, Jaringan Aman Mandiri juga telah dimiliki dan diterapkan oleh pihak militer RI termasuk TNI dan Polri. Oleh karena itu, pemerintah ingin membangun jaringan yang aman dan bisa dikontrol untuk digunakan bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Kita sering kebobolan kalau tidak pakai yang mandiri. yang penting mandirinya itu. Mandiri itu artinya dikelola sendiri secara terpusat dengan milik, password, password-nya kalau istilah sedehana itu milik sendiri juga. Ndak bisa dimasuki oleh orang lain,” jelasnya.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
