SIARAN PERS NO. 148/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2023
Polhukam, Jakarta – Program penguatan keamanan Laut Natuna adalah major project yang merupakan salah satu langkah pemerintah menjawab permasalahan keamanan di Laut Natuna. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, terdapat indikasi target presentase kecukupan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Sarana & Prasarana (Sarpras) Satuan Terintegrasi TNI.
“Pada tahun 2023 ini, seharusnya target persentase kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan Terintegrasi TNI mencapai 85%, sedangkan target persentase kecukupan Alat Peralatan Keamanan Laut (Alpalkamla) dan Sarpras Bakamla seharusnya mencapai 80%,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksda TNI Kisdiyanto pada Rapat Koordinasi membahas Capaian RPJMN 2020-2024 Terkait Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna Berdasarkan Indikasi Target Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Sesuai Perpres 18 Tahun 2020, kata Kisdiyanto, pelaksana dari major project penguatan keamanan Laut Natuna adalah Kementerian Pertahanan atau TNI, serta Bakamla. Sedangkan highlight project tersebut adalah pengadaan alutsista TNI AL, Pembangunan sarpras pertahanan dan dukungannya, sistem peringatan dini keamanan laut, pengadaan Alpalkamla, dan Pembangunan sarpras keamanan laut.
“Saya sudah meninjau lokasi satuan Bakamla di Natuna. Saya lihat kondisi peralatan yang ada saat ini tidak berfungsi, perawatannya sangat rentan, kondisi saat ini tidak aktif, hanya bisa menampilkan aplikasi umum terkait pemantauan kapal-kapal di perairan. Padahal seharusnya ada aplikasi khusus sehingga data yang didapat benar-benar valid,” kata Kisdiyanto,
Kisdiyanto mengatakan, Menko Polhukam pernah berpesan terkait persediaan bahan bakar di Natuna agar tidak dalam bentuk anggaran melainkan quota, sehingga tidak berpengaruh terhadap harga yang ada saat ini. “Perlu adanya koordinasi yang terintegrasi antar kementerian dan Lembaga yang terkait dengan Laut Natuna ini. Karena saat ini, saya melihat secara kesatuan sudah berjalan sendiri-sendiri, namun siapa yang memimpin dalam pengoperasian juga harus jelas,” katanya.
Kepala Biro Perencanan dan Organisasi Bakamla, Laksma Phundi Rusbandi mengakui bahwa kondisi peralatan di Natuna banyak yang tidak berjalan. Hal ini karena anggaran pemeliharaan yang sesuai dengan indeks kebutuhan ada penurunan. “Sejak OTT (operasi tangkap tangan) memberikan dampak dari sisi anggaran yang betul-betul berkurang, dari 100% menjadi 40%^,” katanya.
Sementara itu, Direktur Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan, Brigjen TNI Andri Tobarsono mengatakan, kekuatan TNI AL saat ini di Natuna ada 4 unsur KRI BKO Guspurla, 3 unsur Kapal Patroli Cepat, dan 2 Kompi Komposit Marinir. Namun, terkait pengadaan alutsista keamanan laut, Andri mengakui masih nihil.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut perwakilan Aslog Panglima TNI, perwakilan Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan, Bakamla, serta Lembaga terkait.
