SIARAN PERS NO. 171/SP/HM.01.02/POLHUKAM/12/2023
Polhukam, Jakarta – Ibu Kota Negara adalah center of gravity negara, yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi sebuah negara. Di ibu kota negaralah semua aktivitas pemerintahan dan pengendalian penyelenggaraan negara dilaksanakan.
“Ibu Kota Negara ini nantinya akan menjadi pusat ekonomi dan peradaban bangsa. Oleh karenanya, pertahanan negara dalam rangka perlindungan dan keamanan Ibu Kota Negara adalah hal yang mutlak untuk disiapkan dan dibangun secara holistik, integral dan komprehensif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD pada acara Forum Diskusi Mewujudkan Pertahanan IKN Nusantara sebagai Center of Gravity Negara di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Kemenko Polhukam sebagai kementerian yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan urusan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya bidang pertahanan negara, berperan strategis mengawal ketat penyiapan pertahanan IKN Nusantara. Sehingga diharapkan pertahanan IKN dapat terwujud sesuai dengan apa yang diamanatkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yakni terselenggaranya pertahanan cerdas atau smart defense yaitu sinergi antara hard defense berupa pertahanan militer dan soft defense berupa pertahanan nirmiliter, penerapan Virtual Marrittime dalam rangka sistem keamanan laut di Selat Makassar menuju IKN, dan penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau Air Defense Identification Zone (ADIZ) dalam rangka sistem pertahanan udara IKN.
“Dalam rangka mengawal terwujudnya hal tersebut, pada tahun 2023 ini Kemenko Polhukam telah menerbitkan tiga Rekomendasi Kebijakan kepada Menteri dan Kepala Lembaga terkait untuk ditindaklanjuti,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Menko Polhukam mengatakan, rencana pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara termasuk di dalamnya bidang pertahanan, sesuai Perpres Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang, dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2045 yang dibagi menjadi lima Tahap Pembangunan. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang berasal di Sekretariat Kabinet, Presiden akan memulai berkantor di IKN Nusantara pada Juni 2024, sehingga terwujudnya pertahanan IKN Nusantara adalah hal yang urgen dalam waktu singkat ini.
“Kemenko Polhukam terus berupaya untuk memantapkan penyiapan pertahanan IKN Nusantara, sehingga memandang perlu menyelenggarakan Forum Diskusi ini,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengatakan, pentingnya mendeskripsikan mengenai ancaman. Menurutnya, banyak pembicaraan mengenai ancaman, namun apa ancamannya dan siapa yang mengancam tidak ada yang tahu jawabannya. “Ancaman ini sangat penting untuk kita deskripsikan karena perencanaan dan pembangunan kekuatan militer dasarnya dari situ,” katanya.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksdya TNI Irvansyah, ancaman yang paling nyata saat ini adalah ancaman nirmilter. Oleh karenanya, Bakamla sedang menyusun design menjaga keamanan laut yang menuju dan ke IKN.
Acara ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam. Hadir sebagai narasumber dalam Forum Diskusi ini yaitu Sesditjen Strahan Kemhan Oktaheroe Ramsi, Deputi Polhuhankam Bappenas Bogat Widyatmoko, Pakar Transformasi Pertahanan Iis Gindarsah, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan IKN Mia Amalia, serta Moderator Chacha Annisa.
