SIARAN PERS NO. 4/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2024
Polhukam, Jakarta – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan salah satu program prioritas penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Keberadaannya akan memperkuat pertahanan dan keamanan negara terhadap berbagai ancaman yang berpotensi masuk melalui perbatasan.
“Sebagai Kementerian yang memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengedalian, Kemenko Polhukam secara konsisten terus berperan aktif mengawal terwujudnya 11 PLBN Terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan,”ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Laksda TNI Kisdiyanto pada Rapat Koordinasi membahas Progress Report Pembangunan PLBN Terpadu Long Midang, Sei Kelik, dan Oepoli di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Berdasarkan progress report pembangunan PLBN Terpadu, kata Kisdiyanto, dari 11 PLBN terdapat 3 PLBN yang perlu dilakukan identifikasi dan pendalaman permasalahan yakni PLBN Long Midang, Sei Kelik dan Oepoli. Misalnya di PLBN Long Midang, sudah ada pembangunan namun baru mencapai 50 persen. Sementara permasalahan yang dihadapi yaitu akses menuju Long Midang belum memadai dan adanya longsor yang mengakibatkan penurunan tanah.
“Untuk itu, BNPP perlu melakukan review mengenai perencanaannya membangun PLBN Long Midang, apakah memungkinkan? Jika tidak, apakah bisa dipindah tempatnya?” kata Kisdiyanto.
Terkait target dan sasaran Pembangunan PLBN Terpadu, pada tahun 2024, target Pembangunan PLBN ditetapkan sebanyak 26 PLBN terbangun. “Sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran PLBH ini sangat urgen dalam mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Oleh karenanya, terbangunnya PLBN Terpadu sesuai dengan rencana yang ditetapkan harus mampu kita wujudkan bersama,” kata Kisdiyanto.
Sementara itu, Asisten Deputi Lintas Batas Negara BNPP Budi Setyono mengatakan dari target 26 PLBN yang dibangun, pada gelombang I telah terealisasi 7 PLBN. Di gelombang II, ada 11 PLBN. Sementara di tahun 2024 ini, ditargetkan 8 PLBN.
“Untuk 8 PLBN ini lokasinya sedang kita kaji. Karena pada gelombang 1 dan 2 basisnya di darat, tapi kalau 8 PLBN ini nanti basisnya maritim yaitu kita akan bangun di Pelabuhan,” kata Budy.
Budy menjelaskan, PLBN yang sudah dibangun dibagi menjadi tiga tipe yaitu A, B, dan C. Untuk tipe C hanya sebagai perlintasan tradisional, tidak ada ekspor dan impor. Tipe B, bisa melakukan kegiatan perdagangan namun tidak umum, selain itu juga harus diberhentikan di titik 0 kilometer. Sementara Tipe A, untuk perdagangan ekspor dan impor serta koridor atau truk yang membawa barang bisa langsung masuk ke negara sebelah.
“Namun semua tipe ini bisa di upgrade, contohnya di PLBN Aruk di Sambas. Kemudian juga PLBN Jagoi Babang berpeluang naik kelas, karena nilai perdagangannya tiap bulan terus meningkat,” kata Budy.
Hadir dalam rapat koordinasi ini perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kemen PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan Kementerian dan Lembaga terkait.
