SIARAN PERS NO. 126/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2023
Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si melakukan kunjungan kerja ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada Senin, 16 Oktober 2023, dalam rangka optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kemaritiman dalam rangka mendorong keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Rivai diterima oleh Direktur Operasional PT. BKI, R. Benny Susanto. Dalam sambutan pembukanya, Benny menyambut baik kunjungan kerja dari Kemenko Polhukam dan mengharapkan adanya koordinasi lanjutan untuk bersama membahas masalah krusial terkait dengan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di Indonesia.
Sebelum diskusi dimulai, Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman menyampaikan target kunjungan kerja dan pengumpulan data ke PT. BKI.
“Kunjungan kami bertujuan untuk memantau dan menilai kinerja PT. BKI sebagai Recognized Organization (RO) dalam mematuhi standar internasional. Hal ini termasuk pemantauan kapal-kapal high risk yang dapat mengancam keselamatan maritim nasional, guna memberi rekomendasi kepada Presiden RI melalui Menko Polhukam,” kata Rivai.
Rivai juga menjelaskan bahwa, keselamatan pelayaran nasional maupun internasional, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dimanapun berada harus mendapatkan perhatian besar. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sukses mempertahankan status daftar putih atau White List Tokyo MoU 2022. Hal ini merujuk kepada Laporan Tahunan atau Annual Report yang dirilis Tokyo MoU pada Mei 2023. Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Status White List Tokyo MOU merupakan pengakuan atas compliance kapal-kapal Indonesia terhadap aturan dan konvensi IMO di pelabuhan-pelabuhan negara anggota Tokyo MOU.
Kunjungan ke PT. BKI mengungkap fakta yang mengkhawatirkan mengenai keamanan kapal berbendera Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, didapati bahwa sebanyak 80% kapal yang berbendera Indonesia masuk dalam kategori high risk. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius terkait keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal tersebut terhadap standar internasional dan berbagai permasalahan yang lain.
Dalam kunjungan kerja ini, Rivai juga menyampaikan 4 Rekomendasi ke PT. BKI:
- Seyogyanya orientasi BKI ke depan tetap menjadi salah satu kontributor penting dalam memperkuat bargaining position Indonesia dalam kancah politik maritim Indonesia, disamping kontribusi deviden pada negara.
- BKI menjadi elemen kunci dalam mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor yang mampu berkontribusi pada upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Dapat menjadi anggota IACS (International Association of Classification Societies) untuk mendapatkan status konsultatif oleh IMO (International Maritime Organization) dan adaptif terhadap Peraturan Perundang-undangan Internasional.
- Menopang keselamatan dan keamanan maritim sebagai Pilar Kepercayaan Internasional terhadap eksistensi Indonesia dalam dunia Maritim.
Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
