SIARAN PERS No : 193/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2020
Polhukam, Medan – Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, Laksmana TNI Yusup mengatakan perlu adanya perhatian bersama seluruh stakeholder untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Hubungan Internasional Kuala Tanjung. Hal ini agar ke depannya tidak ada permasalahan yang dapat menghambat pembangunan tersebut.
“Kondisi inilah yang dapat menghambat pembangunan tersebut dan ini juga yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi. Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah dan strategi untuk mempercepat Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim di Sumatera Utara dalam rangka mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia guna terjaganya stabilitas politik, hukum dan keamanan,” kata Yusup pada acara rapat koordinasi isu-isu strategis di Sumatera Utara, Rabu (30/9/2020).
Dikatakan, rencana pengembangan pelabuhan hubungan internasional dan fasilitas penunjang pelabuhan Kuala Tanjung merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Kedepannya, Pelabuhan Kuala Tanjung terkoneksi dengan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke beberapa wilayah lainnya, hingga ke Pelabuhan Kuala Tanjung yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan perekonomian di wilayah barat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, serta membuka peluang hingga 90.000 lapangan pekerjaan.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengembangkan dan mempererat networks dan hubungan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dalam rangka berbagi pengalaman-pengalaman terbaik untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan. Hasil diskusi ini yang berupa saran dan rekomendasi akan sangat bermanfaat bagi kita semua,” kata Yusup.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
