Polhukam, Manado – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus berupaya untuk meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Angkutan Sungai, Danau, dan Perairan (ASDP) dengan melaksanakan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol Carlo B. Tewu menerangkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ± 17.504 pulau. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Intinya 2/3 wilayah adalah perairan.
“Indonesia diagendakan menjadi negara poros maritim dunia. Indonesia berada ditengah-tengah posisi geografis dan geoekonomi dunia dan perlu adanya konektivitas kemaritiman penghubung antar wilayah yang memadai,” jelas Carlo di acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Penanganan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Angkutan Sungai, Danau, dan Perairan (ASDP), Manado, Jumat (24/10/2019).
Deputi V Bidkoor Kamtibmas menjelaskan ketersediaan instrumen perangkat keselamatan dan keamanan transportasi yang dapat dilihat aspek regulasi, SDM, pengawasan, sarana prasarana, pendukung dan kelembagaan masih belum dijalankan dengan baik. Secara nasional, masih banyak ditemukan permasalahan penggunaan kapal nelayan dan kapal tradisional yang tidak dilengkapi peralatan keselamatan serta aspek keamanan lainnya.
“Harus dilakukan perubahan secara menyeluruh dalam sistem pelayaran sungai, danau dan laut. Aspek-aspek yang perlu dilakukan pembenahan antara lain adalah regulasi, SDM, pengawasan, sarana prasarana, pendukung dan kelembagaan,” terang Carlo.
Oleh karena itu, Kemenko Polhukam terus berupaya untuk mengoordinasikan keselamatan transportasi yang merupakan suatu hal mutlak dalam transportasi, agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama perjalanan.
Adapun hasil rapat koordinasi tahun 2018 terkait keamanan dan keselamatan transportasi ASDP yang menjadi topik pembahasan untuk ditindaklanjuti pada acara kali ini, yaitu:
1. Menko Kemaritiman mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait guna melakukan pembenahan sistem keamanan dan keselamatan transportasi angkutan sungai, danau, dan perairan.
2. Menteri Perhubungan untuk merumuskan langkah-langkah pembenahan di bidang regulasi, SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan membentuk tim terpadu tingkat pusat untuk melakukan pengawasan dan penertiban angkutan sungai, danau, dan perairan dengan mengikutsertakan Panglima TNI, Kapolri, dan kementerian/lembaga terkait serta pemda dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.
3. Para gubernur, bupati, dan walikota membentuk tim terpadu tingkat daerah untuk melakukan penertiban angkutan sungai, danau, dan perairan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
