SIARAN PERS No. 195/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2020
Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Kemlu telah menyelenggarakan Rapat Perumusan Kebijakan Diplomasi Pembangunan Terpadu Kawasan dalam Perspektif Politik Luar Negeri untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional pada tanggal 1 s.d. 2 Oktober 2020. Rapat dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi virtual meeting dan secara luring bertempat di Padalarang, Jawa Barat, dengan mematuhi protokol pencegahan COVID-19.
Dalam pengantarnya, Dubes Lutfi Rauf selaku Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam menyampaikan bahwa wilayah perbatasan Indonesia merupakan wilayah strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, upaya Pemerintah dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan belum menunjukkan hasil maksimal karena arah kebijakan pembangunan cenderung “inward-looking” dan kurang mempertimbangkan esensi dari isu-isu yang bersifat antar-negara sehingga pembangunan di perbatasan cenderung tidak sejalan dengan dinamika di tingkat regional maupun konteks geopolitik dan geoekonomi internasional.
“Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan segera menjadi pertaruhannya. Selama ini, pemerintah dan masyarakat luas baru tersentak oleh seriusnya masalah perbatasan ketika ada ramai-ramai tentang sengketa perbatasan dengan negara lain. Secara garis besar, terdapat 3 isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara yaitu penetapan garis batas baik di darat maupun di laut, pengamanan kawasan perbatasan, dan pengembangan kawasan perbatasan,” ujar Deputi Lutfi Rauf (1/10/2020).
Berkaitan dengan itu, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu menyampaikan bahwa isu penetapan dan penegasan garis batas mempunyai langkah-langkah kebijakan yang cenderung lebih jelas dibanding isu manajemen perbatasan termasuk pengembangan kawasan. Isu manajemen perbatasan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai isu bilateral, mengingat posisi Indonesia yang strategis dan signifikan di kawasan. Oleh karena itu, perlu penyelarasan langkah kebijakan antara teknis hukum dengan kebijakan bilateral, regional, dan multilateral. Dalam hal ini, pembangunan kawasan perbatasan haruslah atas dasar kesejahteraan yang berfungsi untuk pertumbuhan ekonomi dan membangun konektivitas.
Untuk itu, Kemenko Polhukam c.q. Kedeputian Bidkoor Pollugri, dalam kaitannya dengan peran Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), memandang perlu untuk segera melengkapi upaya tersebut dengan memformulasikan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang “outward-looking” dari sisi politik luar negeri dengan security approach, prosperity approach, dan berwawasan hubungan luar negeri guna memperkuat kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan yang akan menjadi benteng terdepan dalam menghadapi dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan.
Kegiatan mengundang berbagai satuan kerja di Kementerian Luar Negeri untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi mengenai pelaksanaan diplomasi perbatasan yang telah dilakukan selama ini. Rapat juga memaparkan contoh pelaksanaan kebijakan pembangunan perbatasan di negara dan kawasan lain sebagai best practice dan lesson learnt yang bisa diambil dari hal tersebut untuk dijadikan percontohan oleh Indonesia ke depan.
Dengan diselenggarakannya rapat ini, diharapkan dapat dihasilkan sebuah Policy Paper Diplomasi Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan dalam Perspektif Politik Luar Negeri untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. Policy Paper akan mengawali proses berkelanjutan peningkatan peran Kemenko Polhukam dan Kemlu dalam pelaksanaannya pada setiap tahapan kebijakan.
Dengan adanya inisiatif ini, wilayah garis depan Indonesia diharapkan dapat semakin berdaulat dalam menanggulangi ancaman dan tantangan di perbatasan serta dapat berkembang dengan positif seiring dengan dinamika hubungan dengan negara tetangga, dinamika kawasan dan dinamika global.
Kedeputian II Kemenko Polhukam
