BeritaMenko PolhukamDeputi IV Bidkor Hanneg

Perkokoh Pertahanan Negara, Menko Polhukam dan Mendagri Pantau Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Dibaca: 24 Oleh Kamis, 18 Juni 2020Juni 30th, 2020Tidak ada komentar
img 20200618 wa0028
#KemenkoPolhukam 
SIARAN PERS No. 111/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2020
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pantau kondisi perbatasan negara Indonesia-Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain NTT, (18/6/2020).
Di Pulau Timor tersebut, Mahfud MD yang didampingi Mendagri disambut hangat Gubernur NTT, Bupati Balu dan tokoh adat setempat.
Kehadiran Mahfud MD di kawasan perbatasan negara ini, untuk memantau langsung proses program percepatan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan PLBN Motaain.
Menurut Mahfud MD, kesejahteraan masyarakat wilayah terdepan Indonesia, menjadi salah satu perioritas pemabangunan nasional.
Kawasan PLBN Motaain merupakan salah satu perbatasan yang masuk program percepatan pembangunan ekonomi, bersama perbatasan Skow, Papua dan Perbatasan Aruk, Kalimantan Barat.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang juga sebagai dewan pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan teritori, khususnya daerah-daerah frontis.
“Perbatasan harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, satu jengkal pun tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Presiden Jokowi, sambung Mahfud, memilki perhatian khusus terhadap pembangunan daerah perbatasan. Selain membangun dan mengenjot pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan, Menurut Mahfud, pemerintah telah memberikan perhatian khusus terkait kebutuhan sarana prasarana pertahanan dan keamanan.
“Salah satu arti penting kita bertemu disini, adalah menjaga keutuhan dab kedaulatan negara, serta membnagun ekonomi kawasan perbatasan, ” ujar Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian menjelaskan Presiden Jokowi sangat serius membangun Indonesia dari perbatasan, salah satunya perbatasan Indonesia-Timor Leste.
“Daerah perbatasan menjadi titik tekan pemerataan pembangunan. Pos lintas batas sebagai beranda kedaulatan negara,” ujar Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.
Pos lintas batas negara, lanjut Tito, tidak hanya sekedar pos perlintasan, tapi menjadi etalase dan sentra industri dalam konsep pertahanan ekonomi.
Di kawasan ini, sesuai intruksi presiden, telah dibangun layanna lintas batas, pasar, pusat pembelanjaan, terminal, sarana peribadatan dan lain-lain.
Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Bappenas, PUPR, Kementan, Kemendag, Kemenkominfo dan perwakilan dari Kemenhub.
*
Baca juga:  Quick Wins PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel