SIARAN PERS No: 38/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2022
Polhukam, Makassar – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mendorong peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Sulawesi Selatan
“Reformasi Birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggara pemerintahan menjadi lebih baik,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Marsda TNI Arif Mustofa saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi di Makassar, Kami (31/3/2022).
Menurut Deputi Kominfotur Kemenko Polhukam, Reformasi Birokrasi perlu untuk ditingkatkan guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang prima. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang menyebabkan implementasi Reformasi Birokrasi belum optimal, diantaranya adalah pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan
“Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik, seperti pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong pada terjadinya praktik KKN,” ungkapnya.
Faktor lain penyebab sulitnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah komitmen pemimpin. Setiap perubahan, selalu harus dimulai dari komitmen pimpinan. “Tanpa komitmen pimpinan, mustahil terjadi perubahan. Pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan moderenisasi birokrasi, diantaranya dengan menerapkan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Forum Koordinasi dan Konsultasi dengan tema Mewujudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersih, Melayani, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi melalui Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Komitmen Pimpinan ini dihadiri oleh Para Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektur dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan, para Inspektur dan para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pimpinan Forkompimda di Sulawesi Selatan.
“Saya mengajak agar kita dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berdampak luas terhadap masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melayani, akuntabel, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang prima,” tutupnya.
Humas Kemenko Polhukam
