SIARAN PERS NO. 129/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2023
Polhukam, Surakarta – Penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, dihadapkan pada berbagai persoalan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Persoalan tersebut diperparah dengan penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi yang tidak benar.
“Kita menghadapi permasalahan seperti kampanye hitam, kampanye negatif, penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan, praktik politik uang dan kontestasi yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri M. Gaffar dalam kegiatan Dialog Kebangsaan dengan tema “Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju” di Surakarta, Selasa (17/10/2023).
Janedjri menekankan pada maraknya penggunaan media sosial sebagai wadah yang bebas untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Penyampaian informasi kampanye tanpa saringan memicu, membuka ruang konflik antar para pendukung kontestan. “Pada akhirnya, kampanye pemilu menggunakan media sosial bukannya mendatangkan kesejukan, justru menjadi pemicu lahirnya bibit kebencian antar kelompok masyarakat,” tambah Deputi Bidkoor Kesbang.
Melihat hal tersebut, Deputi Bidkoor Kesbang mengajak para peserta untuk ikut mengambil tanggung jawab untuk menjaga situasi dan kondisi penyelenggaraan pemilu agar tetap kondusif.
“Dialog kebangsaan ini dibuat untuk membangun koordinasi dan sinkronisasi antar pihak dalam upaya mewujudkan pemilu yang sukses, pemilu yang tidak hanya berjalan dengan baik dan lancar secara teknis-prosedural, tetapi juga secara substansial harus memberikan jalan terbaik bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju,” tegas Janedjri.
Deputi Bidkoor Kesbang berharap agar para peserta dapat mengawal dan menghantarkan pemilu 2024 berjalan sukses. “Ini akan menjadi momentum penting sekaligus batu loncatan, berarti bagi bangsa ini untuk bergerak maju dengan sistem politik demokrasi yang penuh tantangan ini,” harap Janedjri.
Dialog kebangsaan ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi. Turut mengundang narasumber yaitu Puadi, S.Pd., M.M., sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu RI dan Titi Anggraini, S.H., M.H., sebagai Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dan dihadiri oleh 500 para peserta yang berasal dari tokoh masyarakat, forkopimda, akademisi, dan kesbangpol Surakarta dan DI Yogyakarta.
Humas Kemenko Polhukam RI
