SIARAN PERS No. 183/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2020
Polhukam, Padang – Usaha mengelola keberagaman bangsa Indonesia tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah saja. Diperlukan kebersamaan, keikutsertaan dan dukungan seluruh komponen bangsa.
Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD pada acara Peluncuran Program Konsultasi Publik Kesatuan Bangsa di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/9/2020).
“Bung Karno pernah mengatakan tidak mungkin kita mendirikan negara tanpa keberagaman karena negara bersatu di dalam keberagaman tadi. Pancasila telah mempertemukan dan mempersatukan seluruh anak bangsa yang berbeda suku, agama, ras, golongan, sehingga Pancasila menjadi pengikat sekaligus identitas bangsa,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga mengingatkan tentang pentingnya Pilkada yang bermartabat. Dengan demikian, Pilkada haruslah dijauhkan dari segala praktik buruk dalam kontestasi seperti penyalahgunaan sumber daya negara, kampanye hitam dan politik uang.
“Gunakan media sosial dalam Pilkada secara bijak, kita harus sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui sikap arif bermedia sosial. Bila tidak memiliki energi untuk turut menjaganya secara aktif, maka cukuplah menahan diri untuk tidak merusaknya melalui kampanye yang tidak sehat di media sosial,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Sementara terkait penanganan Covid-19, Menko Polhukam mengatakan jika saat ini pemerintah sedang mengusahakan vaksin. Dikatakan bahwa vaksinnya memang belum ditemukan, tetapi masih dalam uji klinis.
“Diperkirakan paling cepat bulan November ada yang jadi, Januari sudah masuk kesini. Minimal disiapkan untuk jutaan orang, diperkirakan 75 persen, kira-kira 200 juta penduduk yang harus di vaksin. Oleh sebab itu, sebelum vaksin itu ada, taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, lalu jaga jarak,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar mengatakan untuk menjalankan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian dan Lembaga serta tugas pemantauan dan analisis di bidang kesatuan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020, Kedeputian Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam merancang Program Konsultasi Publik terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa.
Kegiatan Konsultasi Publik dimaksudkan untuk menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa. Melalui Konsultasi Publik ini diharapkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga nantinya benar-benar berdasarkan data dan informasi mengenai kondisi faktual yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan modal kesatuan bangsa yang kuat dan kokoh, diharapkan energi kehidupan berbangsa dan bernegara akan sepenuhnya dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan nasional,” kata Janedjri.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
