SIARAN PERS No. 184/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2020
Polhukam, Bogor – Kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu tetap mendorong penguatan multilateralisme dalam penyelesaian masalah global, termasuk ancaman pandemi Covid-19 yang kini tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, kerja sama antar negara dan solidaritas harus ditingkatkan.
Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Lutfi Rauf pada diseminasi kebijakan dengan tema Multilateralisme dan Dinamika yang Terjadi Akibat Pandemi Covid-19 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).
Lutfi mengatakan jika pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan tantangan baru baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu juga membentuk keseimbangan baru, new normal, kebiasaan baru, tata kerja dan tata kelola baru.
“Situasi dunia dengan tatanan new normal akan berpengaruh pada sejumlah area utama seperti struktur ekonomi, percepatan digitalisasi, perilaku dan pola hidup masyarakat, pola supply chain, dan juga tatanan internasional. Krisis akibat Covid-19 menjadi salah satu pendorong bagi negara-negara untuk melihat ke dalam tanpa memperdulikan yang lain (inward-looking policies),” kata Lutfi.
Menurutnya, hal ini cukup mengkhawatirkan karena ada kecenderungan perubahan kebijakan luar negeri dari sejumlah negara yang meninggalkan prinsip-prinsip multilateralisme, demokrasi dan common global interest. Bila hal ini terjadi, maka dipastikan dunia akan kalah dalam perang melawan Covid-19.
“Pandemi yang terjadi sekarang adalah kesempatan untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya, yang mungkin akan lebih mematikan. Ancaman ini sifatnya global sehingga tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri, kita harus berkolaborasi dan bekerja sama,” kata Lutfi.
“Politik luar negeri Indonesia sudah jelas arahnya untuk tetap mendorong penguatan multilateralisme dalam penyelesaian permasalahan global, termasuk ancaman pandemi ini. Sekali lagi saya tegaskan, kerja sama antar-negara dan solidaritas harus ditingkatkan, dan akses universal pada vaksin harus terjamin,” sambungnya.
Rektor Universitas Malikussaleh, Herman Fithra, menyambut baik adanya kerja sama diseminasi kebijakan politik luar negeri dengan Kemenko Polhukam.
Kegiatan ini mendengarkan tiga narasumber yaitu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kemlu, Kamapradipta Isnomo; Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kemlu, Achsanul Habib; dan Asisten Deputi Kerja Sama Organisasi Internasional, Kemenko Polhukam, Ramadansyah. Ketiganya mendorong dan menekankan pentingnya penguatan institusi multilateral. Pandemi Covid-19 adalah ancaman global, dan responnya pun harus bersifat terkoordinasi.
Di sela-sela kegiatan, Asisten Deputi Organisasi Internasional Kemenko Polhukam Ramadansyah mengatakan tujuan kegiatan ini untuk menjelaskan kepada stakeholder mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia. Selain itu juga agar pemangku kepentingan di daerah mendapat informasi yang jelas dan terarah sehingga tidak mudah menerima informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Tujuannya agar setiap komponen masyarakat dapat mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan multilateralisme yang muaranya adalah PBB dan organisasi dunia lainnya. Kita mendukung kebijakan ini karena luas dan mengakomodasi semua kepentingan,” kata Ramadansyah.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
