Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua, khususnya di empat prioritas bidang utama yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan khusus terkait Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah Inpres No 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Melalui Inpres No. 9 Tahun 2017, Presiden telah menginstruksikan kepada 27 Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada bidang-bidang strategis seperti pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, konektivitas dan tata kelembagaan,” kata Menko Polhukam pada Acara Pembukaan Konferensi Pembangunan Papua 2019 di JW Marriot Hotel, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Dalam mengimplementasikan Inpres tersebut, dikatakan bahwa Rencana Aksi dan program pembangunan kontekstual Papua harus disusun dan dilaksanakan secara komprehensif menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) di tujuh wilayah adat di Papua.
“Secara umum, capaian pembangunan secara makro telah mengalami perbaikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, ditandai dengan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” kata Menko Mahfud.
Dirinya juga menyampaikan bahwa membangun Tanah Papua adalah wujud dari filosofi Indonesia-Sentris yaitu dengan mendorong distribusi pembangunan ke wilayah Timur Indonesia, termasuk di Tanah Papua untuk mengejar ketinggalan dengan saudara-saudaranya di provinsi lain di Indonesia. Dikatakan, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa negara ini bukan hanya Jakarta dan Jawa saja tetapi seluruh wilayah Indonesia lainnya termasuk Papua. Masyarakat Papua membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga yang tinggal di Jawa.
“Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak semuanya untuk membangun Papua dengan hati dan secara holistik. Membangun Papua secara holistik adalah janji Negara untuk mewujudkan dan menegakkan karena pada dasarnya ini adalah wujud dari Sila ke lima Pancasila yaitu ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia’,” kata Menko Polhukam.
Mantan Ketua MK tersebut mengungkapkan kalau Presiden Joko Widodo telah 13 kali berkunjung ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari catatan hasil kunjungan tersebut, Presiden melihat bahwa potensi masyarakat Papua penuh dengan harapan, ramah, dan optimistik. Dalam lima tahun terakhir ini, Pemerintah juga telah melakukan sentuhan pembangunan di semua sektor pembangunan di Tanah Papua sesuai dengan potensi wilayah yang ada.
“Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah menginginkan strategi Making Delivered yang artinya semua tujuan dalam perencanaan pembangunan untuk Papua dan Papua Barat dapat tercapai, bukan hanya sekedar wacana, tetapi harus benar-benar terwujud,” ungkapnya.
Agar strategi Making Delivered tersebut tercapai, Menko Mahfud mengatakan peru ada 5 agenda untuk Tanah Papua yang harus dilaksanakan. Pertama adalah pembangun SDM sesuai potensi wilayah berbasis kearifan lokal dan tantangan global. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
Ketiga, penyederhanaan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan. Keempat, penyederhaan birokrasi yang mendukung pelayanan publik yang cepat dan merata. Dan terakhir adalah transformasi ekonomi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, dukungan SDM Papua yang berkualitas, dan percepatan pembangunan yang terpadu.
“Untuk mendukung tercapainya ke lima agenda tersebut, sudah dipastikan bahwa Papua memerlukan SDM Orang Asli Papua (OAP) yang berkualitas serta berdaya saing tinggi, karena diyakini OAP sendirilah yang bakal mampu mempercepat serta mengatasi permasalahan yang ada di Papua,” kata Menko Polhukam.
Oleh karena itu, dikatakan, pembangunan di Papua tidak semata-mata diprioritaskan pada bidang infrastruktur, tetapi juga di bidang peningkatan kualitas SDM OAP melalui bidang pendidikan. “Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua, maka apabila Papua memiliki SDM unggul, Indonesia pun akan maju,” katanya.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
