Polhukam, Lombok – Menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, suhu politik di Indonesia kini semakin memanas. Bahkan, saat ini sudah mulai masuk kepentingan-kepentingan yang menggunakan politik identitas sebagai instrument untuk memenangkan Pemilu.
“Kalau kita tidak waspada, kita bisa terseret dalam arus politik identitas dan itu bagian dari ancaman bagi persatuan kita sebagai bangsa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan sambutan kunci dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan dengan tema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda Guna Menghadapi Ancaman Radikalisme di Era Global” di Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/8/2019).
Pada acara yang dihadiri sekitar 2000 mahasiswa Universitas Mataram itu Menko Polhukam menghimbau agar tidak ada lagi adu fitnah, adu cacian, adu membuka aib masing-masing, karena hal tersebut tidak baik. “Tapi kita harus adu kualitas, adu kemampuan untuk memahami masalah bangsa dan pemecahannya bagaimana,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam kembali menegaskan pentingnya netralitas aparatur negara dan juga TNI/Polri. Ia berceria pun ketika posisinya sebagai Panglima ABRI yang membawahi TNI dan Polri, dimana dirinya memiliki peluang besar untuk menjadi Presiden, namun hal tersebut tidak dilakukan.
“Militer dalam sejarah Indonesia tidak pernah mengabdi pada kekuasaan. Panglima yang ambisinya mengambil alih itu tidak benar, salah pilih. Karena memang tradisi kita untuk membela bangsa dan negara,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengaku bahwa ia sempat mendapat teguran dari beberapa kerabatnya karena menolak kesempatan untuk menjadi Presiden. “Banyak yang bilang Pak Wiranto itu bodoh, ‘98 tidak mau jadi Presiden, tapi 2004 bisa merebut Partai Golkar untuk menjadi Cawapres, lalu kalah pula. Lalu mendirikan Partai Hanura dan sekarang diserahkan ke orang lain. Tapi tidak apa-apa, itu sesuatu yang saya bela dilihat dari sisi hati saya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Pada acara yang digagas dan dilaksanakan Desk Wawasan Kebangsaan Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam tersebut, hadir Kepala BNPT yang diwakili Deputi Kerjamasama Internasional BNPT Irjen Pol Hamidan. Ia mengingatkan bahaya radikalisme yang masuk ke kampus kampus.
Sementara itu, dalam penutupan acara tersebut Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arief P Moekiyat menyatakan apresiasinya kepada Rektor Universitas Mataram yang bersinergi dan menghadirkan sekitar 2000 mahasiswanya untuk mendapatkan pembekalan. “Diharapkan setelah acara ini rasa cinta Tanah Air dan bela negara semakin tumbuh dan melekat di hati adik-adik semua, ” katanya.
Humas Kemenko Polhukam
