Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan masih mendalami dan mengenal profil serta anatomi Kemenko Polhukam. Dirinya sudah mengundang pejabat Eselon I di Kemenko Polhukam untuk memahami persoalan masing-masing kedeputian.
“Saya sudah diskusi banyak dengan Sesmenko dan saya sudah mulai mengidentifikasi masalah. (Namun) belum masuk ke agenda-agenda yang sifatnya spesifik seperti soal pelanggaran hukum, penegakan hukum, deradikalisasi, dan sebagainya,” kata Menko Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Dirinya menjelaskan bahwa saat ini masih dalam proses pembahanan dan belum masuk ke proses pembahasan. “Pembahasan nanti akan dimulai dengan rapat kemenkoan, rapat Menko Polhukam dengan menteri-menteri atau lembaga terkait. Itu kalau tidak hari Selasa/Rabu, tergantung pada apakah di istana ada agenda atau tidak,” kata Mahfud.
Selain itu, terkait upaya-upaya penuntasan HAM masa lalu, Menko Polhukam mengatakan pasti akan dibahas. Dikatakan, masalah pelanggaran HAM, dari waktu ke waktu selalu menjadi pembahasan dan agenda. Dirinya menegaskan, penuntasan ini tidak bisa berdasarkan kehendak sekelompok orang, namun harus untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau mau menuntaskan (pelanggaran HAM) itu jangan sesuai dengan kehendak sekelompok orang, harus untuk kepentingan bangsa dan negara. Nanti kalau diselesaikan, ada yg tidak setuju, tidak selesai. Itu bukan bernegara namanya, hidup berpreman namanya,” kata Mahfud.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
