Antisipasi Kerawanan Kamtibmas Jelang Pemilu 2024, Deputi V Kemenko Polhukam Gelar Rangkaian Kunjungan di Papua

Dibaca: 550 Oleh Saturday, 30 September 2023Berita, Deputi V Bidkor Kamnas
IMG 20230930 WA0060

SIARAN PERS No: 116/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2023

Jayapura, Polhukam – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menggelar rangkaian kunjungan di wilayah Papua, Minggu-Kamis (24-28/9/2023). Rangkaian kunjungan yang berisi peninjauan dan rapat koordinasi ini, diadakan sebagai antisipasi kerawanan Kamtibmas jelang Pemilu serentak 2024 di enam provinsi di wilayah Papua.

Sejumlah tempat yang menjadi tujuan antara lain Mapolda Papua, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, agenda rapat koordinasi di Jayapura, hingga peninjauan ke PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

Deputi V Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja mengatakan bahwa keamanan di wilayah Papua saat Pemilu 2024 menjadi salah satu konsen Menko Polhukam Mahfud MD. Wilayah Papua yang dimaksud, terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

“Pemilu serentak 2024 akan memasuki tahapan krusial. Penyelenggara dituntut profesional dan proporsional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan di wilayah Papua. Tidak hanya kerawanan Kamtibmas, faktor geografis serta karakteristik daerah di tanah Papua jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi potensi konflik pada Pemilu serentak 2024,” kata Deputi V saat memberi sambutan dalam Rakor di Jayapura.

Irjen Pol Rodja juga mengingatkan sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi para penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan di Papua. Beberapa di antaranya adalah pengalaman konflik kerusuhan horizontal di momen pemilihan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu ada pula kerawanan karena permasalahan teknis seperti kekurangan SDM, keterbatasan sarana, serta beban kerja yang terlampau besar. Pada Pemilu tahun sebelumnya, beban kerja yang besar ini juga menyebabkan sejumlah penyelenggara Pemilu di Papua tutup usia.

“Untuk wilayan Papua dan Papua Barat sendiri, terdapat 12 orang petugas yang meninggal dunia berdasarkan data KPU,” kata Rodja.

Terkait kondisi di wilayah Papua jelang Pemilu serentak 2024, kata Deputi V, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan rekomendasi antisipasi kerawanan. Hal itu tertuang dalam surat nomor B-200/KM.00.00/9/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditujukan pada sejumlah kementerian dan lembaga.

“Intinya, masing-masing kementerian/lembaga agar mengambil langkah-langkah strategis guna mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang aman dan damai,” tutur Rodja.

Langkah strategis yang dimaksud, antara lain perlunya optimalisasi fungsi forum kewaspadaan dini masyarakat pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, KPU juga diminta berkolaborasi dalam penyediaan dukungan distribusi logistik Pemilu 2024 terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) karena terdapat tantangan cuaca, beratnya medan, dan keterbatasan personel. Sementara Bawaslu diminta meningkatkan ketahanan masyarakat dari bahaya provokasi, terutama di media sosial, dengan memasifkan sosialisasi dan edukasi.

“TNI dan Polri agar menyiapkan personel pengamanan yang profesional dan terlatih, menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan utama, hingga peralatan khusus. Hal ini karena Pemilu dilaksanakan serentak sehingga tidak ada personel pengamanan untuk membantu satuan kewilayahan lain,” tegas Deputi V.

Selain menggelar rakor di Jayapura, saat mengunjungi Mapolda Papua lama, Deputi V juga diterima Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri. Sementara saat mendatangi PLBN Skouw, rombongan Irjen Pol Rodja meninjau proses dan prosedur perlintasan warga Papua Nugini ke Indonesia maupun sebaliknya.

Dalam agenda lainnya di wilayah Papua, rombongan Kedeputian V meninjau objek vital Nasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Para pejabat Kedeputian V melihat langsung kondisi beberapa titik pertambangan, juga menggelar rapat koordinasi terkait keamanan wilayah PT Freeport Indonesia bersama jajaran stakeholder setempat.

Humas Kemenko Polhukam

Terkait

Kirim Tanggapan


Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel