BOGOR – Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menyelenggarakan capacity building keluarga Kemenko Polhukam. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat serta staf di Kemenko Polhukam.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengingatkan mengenai peran Kemenko Polhukam. Dikatakan bahwa Kemenko Polhukam merupakan pesuruh rakyat yang memiliki tanah air.
“Kemenko Polhukam merupakan bagian dari kabinet kerja Presiden dan Presiden bagian dari tata kelola pemerintahan. Kita ini pesuruhnya rakyat, karena yang punya tanah air ini rakyat Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/3) malam.
Dikatakan, pemerintah keliru jika merasa lebih hebat dari rakyat. Dia membandingkan jika pada jaman Belanda dulu, wajar saja pemerintahannya merasa hebat karena mereka merupakan perwakilan dari Ratu di Belanda yang sedang menjajah Indonesia.
“Tapi setelah merdeka diubah menjadi pamong praja, pemerintah yang ngemong, yang melayani rakyat. Karena itu perilaku kita tidak boleh sewenang-wenang pada rakyat,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan itu, Menko mengatakan bahwa Kemenko Polhukam memiliki posisi yang sangat menentukan jatuh bangunnya negara. Misalnya saja dalam sisi politik, posisi Polhukam sangat strategis karena Indonesia negara demokrasi yang pemeran utamanya politik. Menurutnya, politik menjadi dominan pada saat satu negara sudah memproklamirkan menjadi negara demokrasi.
“Dia yang merekrut, melatih dan menentukan pemimpin negeri ini, sehingga Parpol sangat penting dan dominan. Sayangnya kita salah kaprah, Parpol tidak memerankan perannya dengan baik sehingga Presiden memerlukan revolusi mental,” kata Menko Wiranto.
Kemudian, dari sisi hukum. Dikatakan, hukum merupakan hal yang sangat penting karena Indonesia negara hukum yang semua diatur oleh hukum. Menurutnya, kebebasan memang sesuatu yang menyenangkan, tapi kalau bebas tidak ada batasnya negeri ini akan menjadi kacau.
“Karena itu perlu hukum untuk mengatur sehingga tidak ada kebebasan yang mutlak,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Sedangkan dari sisi keamanan, dikatakan juga menjadi hal penting untuk menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.
“Kita kuat sebenarnya kalau semuanya kerja. Kalau profesional semuanya. Kalau belum maka perlu introspeksi, perlu revolusi mental. Introspeksi dalam konteks organisasi, apakah sudah betul, apakah sudah tepat mengikuti job dengan profesional, kompetensi dan integritas,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko polhukam juga mengingatkan posisi semua pejabat dan staf di Kemenko Polhukam dengan menggunakan istilah STMJ. Dia berguyon, jika STMJ merupakan singkatan dari susu, telur, madu, jahe, maka dalam pemerintahan STMJ ini merupakan istilah baik yang harus digunakan pemerintah.
Dimulai dari huruf S. Dikatakan bahwa semua jabatan itu sama asal pejabatnya sadar bahwa itu karunia Allah. “Contohnya saya, pernah ingin menjadi Presiden. Tapi nyoba-nyoba tidak jadi terus. Tapi saya sadar bahwa itu bukan jatah saya, tapi jatah saya menjadi Menko polhukam. Kerjaannya banyak tapi seneng karena itu amanat Allah dan mewakili rakyat untuk mengatur negeri,” kata Menko Wiranto.
Kemudian, huruf T yang maksudnya harus tahu tugasnya apa. Dikatakan, begitu seseorang menjabat sesuatu maka dia harus mencari tahu job desk nya apa. Setelah tahu tugas, tahu masalahnya apa, kemudian tahu solusinya.
Setelah itu, huruf M yang artinya harus mau dan mampu untuk mengeksekusi dari solusi permasalahan itu. Menurut Menko Polhukam Wiranto, banyak orang tahu cara mengatasi masalah tapi begitu mengeksekusi dia tidak bisa.
“Yang terakhir J, yaitu harus jujur. Jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Apalagi di tentara, satu regu tentara senjatanya macam-macam, ada senapan, mortir, dan lain-lain. Tugasnya masing-masing tapi harus kompak dan jujur. Kalau tidak jujur bahaya sekali,” kata Menko Polhukam Wiranto.
