Polhukam, Bogor – Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dari kemajuan suatu bangsa. Karena sebaik dan sehebat apapun infrastruktur dalam negeri, jika SDM nya tidak berkompeten atau bobrok maka tidak akan bisa berkompetisi dalam persaingan global.
“Saudara bersyukur ditunjuk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia karena tahun ini Presiden sudah memutar lagi kebijakan dari titik berat membangun infrastruktur sekarang titik berat membangun SDM dan itu benar sekali. Karena baiknya seperti apa pun infrastruktur kalau SDM nya bobrok kita tidak bisa berkompetisi dalam persaingan global yang sangat berat ini,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat menjadi pembicara pada kegiatan Program Membangun Bangsa melalui Penguatan Sinergi dan Soliditas BUMN di Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019).
Menurut Menko Polhukam, para pendahulu bangsa atau founding fathers sebenarnya sudah tahu jika bangsa ini tidak aman maka tidak mungkin bisa membangun, dan tanpa membangun tidak mungkin bisa menyejahterakan bangsa. Karena untuk kompetisi ke depan, bangsa yang cerdaslah yang bisa memenangkan persaiangan global.
“Sekarang persyaratan apa yang kita butuhkan supaya bangsa ini bisa sesuai dengan ramalan dunia yaitu menjadi negara besar ke 4 tahun 2045, yakni sinergi dan solid. Kita harus bersinergi dan harus solid, sayaratnya pegang teguh persatuan bangsa,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko menceritakan, dalam sejarah bangsa-bangsa, bangsa yang tidak bersatu pasti akan hancur dan tidak bisa membangun. Ia mencontohkan negara Vietnam. Dikatakan, pada saat tidak bersatu ada Vietnam Utara dan Selatan, perang, mereka tidak bisa berkompetisi dengan negara lain di ASEAN. Tapi begitu bersatu, akselerasinya cepat sekali, sekarang Vietnam sudah bersaing dengan Indonesia yang sejak tahun 1945 sudah merdeka.
“Ini bukti bahwa bersatu itu syarat mutlak untuk membangun. Maka Pendahulu kita mencanangkan dalam visi negara, dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam ideologi negara juga dicantumkan di sila ketiga dalam Pancasila,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Namun, mantan Panglima ABRI ini mengaku prihatin, karena sudah sekian tahun merdeka, memelihara persatuan saja luar biasa susahnya. Ada kelompok masyarakat yang kemudian menginginkan negara yang dipimpin dalam bentuk khilafah dan negara Pancasila bersyariah. Padahal, lanjutnya, ini merupakan bentuk pengingkaran dari persatuan yang sudah dicanangkan Pendahulu bangsa.
“Ini yang membuat kita tidak bersinergi, tidak bersatu sebagai bangsa. Kita sadar bahwa persatuan tidak bisa ditawar lagi, persatuan merupakan syarat mutlak kita bisa membangun dan compete (kompetisi) dalam persaingan global,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
