Berita

Staf Ahli Menko Polhukam: Pelaksanaan PSN Perlu Dapat Atensi Bersama

Dibaca: 2 Oleh Rabu, 31 Maret 2021Tidak ada komentar
Staf Ahli Menko Polhukam : Pelaksanaan PSN Perlu Dapat Atensi Bersama
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 53/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2021

Polhukam, Purworejo – Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mendapatkan atensi bersama dalam membangun bangsa dan negara. Selain itu, pelaksanaan PSN juga perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional.

“Pembangunan bendungan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam PSN karena Presiden Joko Widodo melihat bahwa Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi sedangkan infrastruktur bendungan masih belum optimal. Selain itu, bendungan dianggap strategis untuk mengatasi permasalahan banjir, kekeringan, dan masalah sosial yang disebabkan oleh perebutan sumber daya air,” kata Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Marsekal Muda TNI Achmad Sajili pada rapat koordinasi isu strategis di Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (31/3/2021).

Sajili mengatakan, jika dilihat dari data yang ada, pembangunan Bendungan Bener termasuk yang lambat jika dibandingkan dengan bendungan lain. Padahal, bendungan tersebut merupakan megaproyek yang akan menjadi ikon bendungan nasional dengan ketinggian mencapai 159 meter.

Baca juga:  5.000 Mahasiswa se-Sumsel Ikrarkan Tolak Radikalisme dan Paham Khilafah Masuk Kampus

“Permasalahan sosial akibat pembebasan lahan menjadi salah satu hambatan utama dari pembangunan bendungan tersebut sehingga semua pihak harus berkolaborasi untuk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada. Pihak yang berwenang dalam pembangunan bendungan harus tanggap terhadap dinamika yang ada, sehingga tidak berdampak pada permasalahan lainnya,” kata Sajili.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, target yang diberikan oleh pemerintah harus diperhatikan dengan baik agar esensi pembangunan bendungan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan harus diselesaikan agar pembangunan dapat terus berjalan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

“Keterlibatan tenaga kerja lokal juga harus diperhatikan karena di saat pandemi seperti ini banyak masyarakat yang kesulitan perekonomiannya, dan sinergitas lintas sektor juga harus lebih intens dilakukan untuk dapat segera mengatasi segala permasalahan yang menghambat pembangunan,” kata Sajili.

Humas Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel